Samarinda – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Kaltim) menggelar Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur. Pelatihan ini digelar selama lima hari, mulai tanggal 7 hingga 11 November 2023, di Fugo Hotel Samarinda.
Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan Analis Kebijakan Fungsional di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan materi tentang berbagai aspek dalam analisis kebijakan, mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan.
Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari berbagai instansi, antara lain Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, dan Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi analis kebijakan dalam menyusun kebijakan publik yang berkualitas.
“Analisis kebijakan merupakan kunci utama dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Analis kebijakan berperan sebagai agen perubahan yang membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang tepat,” kata Rina.
Rina menambahkan, pelatihan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan membangun jaringan yang kuat antar analis kebijakan.
“Semakin kuat jaringan antara analis kebijakan, semakin efektif kita dalam menyusun kebijakan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rina.
Salah satu peserta pelatihan, Amirul Huda, mengatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat baginya untuk meningkatkan kompetensinya dalam analisis kebijakan.
“Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru dalam pelatihan ini,” kata Amirul.
Amirul berharap, pelatihan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan di Kalimantan Timur.
“Saya berharap, setelah mengikuti pelatihan ini, saya dapat menjadi analis kebijakan yang lebih profesional dan mampu menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas,” ujar Amirul.