Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ribuan buruh menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu, hasil akumulasi dari dua bulan pencairan yang dilakukan secara serentak pada Rabu (20/8/2025).
Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, turun langsung memantau distribusi bantuan di beberapa lokasi, termasuk CV Suud Pabrik Rokok 88 Tamanan dan PTPN Maesan. Kehadiran orang nomor dua di Bondowoso ini menandakan keseriusan Pemkab dalam menjaga transparansi dan memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan para buruh menerima haknya. Tidak boleh ada potongan sepeser pun. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pemerintah,” tegas As’ad saat meninjau lokasi.
Di Pabrik Rokok 88 Tamanan sendiri, sebanyak 1.630 orang tercatat sebagai penerima. Mereka terdiri atas buruh aktif maupun yang telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), masing-masing menerima BLT Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.
Selain menyalurkan bantuan tunai, Pemkab juga memperluas perlindungan sosial dengan menyiapkan skema bantuan non-tunai bagi para petani tembakau. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, guna mengurangi risiko kerja dan memperkuat jaminan sosial mereka.
“Yang pertama adalah bantuan tunai bagi buruh pabrik rokok, baik yang masih bekerja maupun yang telah di-PHK. Yang kedua, bantuan non-tunai berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk para petani tembakau,” tambah As’ad.
Tahun ini, total penerima BLT DBHCHT di Bondowoso mencapai 7.566 orang. Jumlah ini mencerminkan keseriusan Pemkab dalam memaksimalkan pemanfaatan dana cukai tembakau sebagai sarana pemerataan ekonomi dan jaminan sosial.
Langkah ini membuktikan bahwa DBHCHT bukan sekadar dana transfer pusat, tetapi menjadi instrumen nyata keadilan sosial yang menyentuh kelompok rentan. Dengan mengawal langsung pencairan dana, Pemkab Bondowoso menunjukkan bahwa kepercayaan publik dapat dibangun melalui keterbukaan dan kepedulian terhadap warganya. (ADV).
