Bondowoso – Di bawah atap Pendopo Bupati yang sarat simbol kekuasaan dan harapan publik, Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi menutup satu bab panjang birokrasi sementara. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, menandai berakhirnya era pelaksana tugas (PLT) di sejumlah organisasi perangkat daerah. Langkah ini disebut sebagai upaya mengembalikan “kecepatan penuh” roda pemerintahan yang selama ini berjalan tertahan.
Pelantikan yang digelar pada Kamis (29/01/2026) tersebut menjadi tonggak awal konsolidasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Selama cukup lama, sejumlah OPD diisi pejabat sementara, kondisi yang dinilai berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program strategis daerah.
“Ini akan berlanjut. Kita ingin semua fungsi berjalan penuh. Tidak ada lagi PLT, dan seluruh OPD harus bekerja dengan speed maksimal,” tegas Abdul Hamid Wahid dalam sambutannya di hadapan pejabat yang dilantik.
Namun, di balik penataan struktur jabatan tersebut, Bupati secara terbuka mengungkap persoalan besar yang menjadi bayang-bayang pemerintahannya. Ia menyebut kerusakan infrastruktur jalan sebagai tantangan paling nyata yang langsung dirasakan masyarakat dan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah di mata publik.
“Indikator kinerja pemerintah versi masyarakat itu jalan. Kita sadar itu,” ujarnya lugas, seolah menggarisbawahi tekanan sosial yang terus menguat.
Data yang disampaikan Bupati pun terbilang mencengangkan. Sekitar 500 kilometer jalan di Kabupaten Bondowoso dilaporkan dalam kondisi rusak, sementara kemampuan pembangunan dan perbaikan jalan daerah saat ini hanya berkisar 30 kilometer per tahun. Kesenjangan tersebut menjadi “alarm serius” yang menuntut kerja ekstra birokrasi yang baru saja ditata.
Keterbatasan fiskal daerah memperumit situasi. Menurut Hamid, pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis karena anggaran tidak mungkin hanya difokuskan pada infrastruktur jalan. Masih ada kebutuhan mendesak lain yang berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat.
“Kalau semua anggaran diarahkan ke jalan, sektor lain bisa berhenti. Jaminan kesehatan masyarakat saja anggarannya lebih dari Rp6 miliar. Itu tidak mungkin ditinggalkan,” katanya, menggambarkan realitas keras pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah tekanan publik terhadap kondisi jalan dan layanan dasar, Bupati menegaskan bahwa proses penataan birokrasi belum selesai. Pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bondowoso akan terus berlanjut seiring dengan komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang masih berjalan.
“Kita sedang menyiapkan penataan berikutnya. Pengisian jabatan akan terus berlanjut,” imbuhnya.
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik mengisi posisi strategis di tubuh pemerintahan daerah. Mereka antara lain Henry Kurniawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Puspo Pranoto sebagai Kepala BKPSDM, Hergiar Yuli Pramanto sebagai Kepala Diskoperindag, Agus Winarno sebagai Sekretaris DPRD Bondowoso, serta dr. Mohammad Jasin sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Dwi Wahyudi dipercaya memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika, Kristianto Putro Prasojo menjabat Kepala BPBD, Gede Budiawan sebagai Kepala Disparbudpora, I Wayan Wisesa sebagai Kepala BPKAD, Ansori sebagai Kepala Badan Strategi dan Kebijakan, serta Diana Nurbayanti sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Pelantikan ini menjadi ujian awal bagi para pejabat baru. Di tengah tuntutan publik yang kian keras terhadap perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar, efektivitas birokrasi yang kini diisi pejabat definitif diharapkan mampu menjawab ekspektasi masyarakat Bondowoso.