Sangatta – “Tak ada catatan, tak ada koreksi.” Begitulah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap seluruh partai politik (parpol) penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam suasana yang jarang terjadi, 12 parpol dinyatakan bersih dan transparan dalam penggunaan dana publik tersebut.
Audit dilakukan atas pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan partai politik (Banparpol) Tahun Anggaran 2024 yang diterima oleh partai-partai yang duduk di DPRD Kutim periode 2019–2024 serta 2024–2029. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung resmi di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim pada Selasa (27/5/2025), dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol, Tejo Juwono.
“Puji Tuhan, semua laporan dinyatakan sesuai. Kami sangat mengapresiasi kerja sama partai politik yang kooperatif dalam memenuhi permintaan data,” ujar Tejo kepada media selepas acara.
Menurutnya, transparansi parpol di Kutim tercermin dari pencairan dana yang dilakukan dalam dua tahap berdasarkan masa jabatan legislatif. Bahkan, beberapa partai tercatat menambah pembiayaan internal dari iuran anggota guna menopang kegiatan politik mereka di luar dana bantuan.
Tejo menambahkan bahwa mayoritas dana Banparpol digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, bukan sekadar operasional rutin partai. Hal ini dinilai sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.
“Bantuan ini adalah bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mendorong proses demokrasi yang sehat dan akuntabel. Harapannya, dana ini digunakan secara efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Kutai Timur akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap dana publik yang digelontorkan membawa dampak konkret terhadap proses demokrasi dan partisipasi warga.
Penyerahan LHP ini disebut sebagai momen penting dalam memperkuat kapasitas manajerial partai-partai politik di Kutim. Tejo berharap pencapaian ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga membuka jalan bagi partisipasi politik yang lebih sehat dan berintegritas.
“Ke depan, kami ingin tidak hanya akuntabel secara administratif, tapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi,” pungkasnya.