Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang baru-baru ini menerima bantuan keuangan (Bankeu) sebesar sekitar Rp132 miliar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Dana ini difokuskan untuk peningkatan infrastruktur dan program pengentasan stunting yang kian menjadi perhatian di daerah tersebut.
Pentingnya Perencanaan Strategis
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengingatkan pentingnya dana bankue tersebut tepat sasaran. Ia menambahkan perencanaan strategis dalam memanfaatkan dana tersebut, khususnya dalam penanganan stunting. Heri menilai bahwa besaran anggaran yang cukup harus diimbangi dengan strategi yang jelas agar tujuan pengentasan stunting dapat tercapai secara optimal.
“Begini, melihat cukup atau tidaknya dilihat dari strategi penanganannya. Kalau strategi penanganannya saat ini belum jelas, artinya kita tidak tahu ukuran kecukupan keuangan itu bagaimana,” ungkap Heri dalam sebuah wawancara pada Senin (28/10/2024). Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan Heri terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, agar masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung.
Usulan Program Pendampingan Intensif
Heri juga menyampaikan usulan agar dana tersebut dioptimalkan melalui program pendampingan intensif untuk anak-anak yang terdampak stunting. Menurutnya, setiap anak yang mengalami stunting sebaiknya mendapat pendampingan khusus yang mencakup edukasi terkait gizi.
“Kalau uang ini cukup, usulan saya adalah ada pendampingan khusus untuk setiap anak yang terkena stunting. Misalnya, setiap anak diberikan anggaran sekitar satu juta rupiah, disertai dengan pendampingan pembelajaran gizi,” jelasnya. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan pendidikan yang lebih baik mengenai pentingnya nutrisi dan pola makan sehat bagi anak-anak.
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Sebagai bagian dari upaya pengentasan stunting, program dana yang disediakan oleh Pemprov Kaltim juga mencakup Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 65 hari ke depan. Namun, Ketua Komisi A menegaskan bahwa perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai kelanjutan program PMT ini.
“Untuk kelanjutan PMT, baiknya ditanyakan langsung ke Dinas Kesehatan, karena mereka yang bisa menjawab secara detail,” tegasnya. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi antara Pemkot Bontang dan instansi terkait untuk memastikan bahwa program yang dijalankan efektif dan terarah.
Harapan untuk Pemkot dan Dinas Terkait
Heri berharap agar Pemkot dan dinas terkait dapat segera merancang strategi konkret, terutama untuk program pengentasan stunting. “Kita harus memastikan bahwa dana yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengurangi angka stunting di Bontang. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Stunting merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Data dan Statistik Stunting di Bontang
Data terbaru menunjukkan bahwa angka stunting di Kota Bontang masih menjadi perhatian. Berdasarkan survei kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, persentase anak stunting di Bontang mencapai 12,3% pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 14%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk menurunkan angka tersebut melalui program-program yang terarah dan terukur.
Tantangan dalam Penanganan Stunting
Salah satu tantangan dalam penanganan stunting di Bontang adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang bagi anak. Selain itu, akses terhadap makanan bergizi juga menjadi kendala, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Dengan adanya bantuan dari Pemprov Kaltim, diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan ini melalui program pendampingan dan penyuluhan yang intensif.
Peran Dinas Kesehatan dalam Implementasi Program
Dinas Kesehatan Kota Bontang diharapkan berperan aktif dalam implementasi program pengentasan stunting dan pemberian makanan tambahan. Mereka perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi bagi anak dan melibatkan kader kesehatan dalam setiap program yang dijalankan.
“Dinas Kesehatan harus menjadi ujung tombak dalam program ini. Mereka yang lebih memahami kondisi di lapangan dan dapat menjangkau masyarakat secara langsung,” ungkap Heri. Selain itu, perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diharapkan.
Kerjasama dengan Lembaga dan Organisasi
Untuk memaksimalkan penggunaan dana yang diterima, kerjasama dengan lembaga dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga sangat diperlukan. Banyak NGO yang memiliki pengalaman dan program-program yang sudah terbukti efektif dalam penanganan stunting. “Kerjasama dengan NGO bisa menjadi solusi untuk menambah sumber daya dan keahlian dalam program pengentasan stunting,” tambah Heri.