Bontang – Masalah putus sekolah di kalangan anak-anak pesisir Bontang telah menjadi perhatian serius, terutama di wilayah-wilayah seperti Selangan, Tihi-Tihi, dan Gusung. Sebagian besar anak-anak di daerah ini hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) karena tidak adanya fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sekitar mereka.
Tantangan Pendidikan di Wilayah Pesisir
Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan transportasi, yang memaksa anak-anak untuk menyeberang pulau jika ingin melanjutkan pendidikan. “Bagi mereka, menyeberang bukan sekadar tantangan, tetapi juga risiko yang harus dihadapi hanya untuk mencapai sekolah,” kata Mardiana, seorang ibu dari anak yang masih bersekolah di SD.
Berdasarkan data yang ada, banyak anak di wilayah pesisir mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini membuat angka putus sekolah di Bontang meningkat, menciptakan kekhawatiran akan masa depan pendidikan di daerah tersebut.
Gagasan Kapal Sekolah oleh Heri Keswanto
Menanggapi masalah yang semakin mendesak ini, Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan gagasan inovatif berupa penyediaan “kapal sekolah.” Dalam pernyataannya, ia menjelaskan, “Kita perlu ada kapal sekolah, karena kalau di darat ada bus sekolah, maka di laut harus ada kapal sekolah,” Selasa (1/10/2024).
Gagasan ini muncul sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah transportasi yang menghambat pendidikan anak-anak di pesisir.
Konsep kapal sekolah yang diusulkan Heri mirip dengan bus sekolah yang ada di daratan. Ia mengusulkan agar kapal tersebut beroperasi secara reguler untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah, sehingga mereka tidak lagi harus menanggung risiko dan kesulitan dalam perjalanan mereka. “Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi pendidikan anak-anak,” lanjutnya.
Peran Pemerintah dalam Penyediaan Fasilitas
Politisi dari Partai Gerindra ini menekankan bahwa beban transportasi tidak seharusnya dibebankan kepada orang tua. “Jika kita membebankan orang tua untuk menyewa atau memiliki kapal sendiri, itu akan sulit tercapai. Kita harus memastikan bahwa semua bentuk fasilitas menuju sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Heri dengan tegas.
Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Dengan adanya kapal sekolah, diharapkan anak-anak tidak lagi putus sekolah karena kendala transportasi.
Program Community Boarding yang Belum Terwujud
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang sebenarnya telah berupaya menghadirkan solusi dengan merencanakan program Community Boarding. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi anak-anak pesisir dengan mengajak 20 siswa-siswi untuk bersekolah di SMPN 9 Bontang, yang terletak di dekat Rusunawa Guntung.
Namun, hingga saat ini, program tersebut belum terealisasi. “Kami sangat menantikan program ini agar anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ungkap Mardiana. Keberhasilan program ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi anak-anak pesisir Bontang untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan
Dengan gagasan kapal sekolah yang diusulkan oleh Heri Keswanto dan program Community Boarding yang direncanakan Disdikbud, harapan untuk mengatasi masalah putus sekolah di kalangan anak-anak pesisir Bontang semakin meningkat. “Kita semua berharap agar pemerintah dapat segera merealisasikan gagasan-gagasan ini demi masa depan anak-anak,” kata Mardiana.