Bontang – Di tengah ruang fiskal yang diperkirakan semakin sempit, DPRD Kota Bontang menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sekitar Rp1,6 triliun pada tahun mendatang mendorong legislatif memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran saat ini masih berada pada tahap penyusunan kerangka awal melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah belum memasuki tahapan penetapan rincian kegiatan maupun besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBD. Penentuan program prioritas baru akan dilakukan setelah proyeksi pendapatan dan kemampuan fiskal daerah dipastikan.
“Hari ini kan kita belum bicara terkait dengan finalisasi daripada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di APBD. Hari ini masih secara kerangka kerja dalam bentuk RKPD dan lain-lain. Nanti setelah fix berapa anggaran APBD kita, barulah kita putuskan program-program prioritasnya,” kata Andi Faizal di Gedung DPRD Bontang, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang diperkirakan mengalami penurunan menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Setiap kegiatan yang diusulkan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan yang paling mendesak. DPRD, lanjutnya, akan mengawal seluruh proses tersebut agar kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
Andi Faizal menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan diperkuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pengawasan itu dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bontang.
“APBD yang sedikit ini jangan sampai sudah sedikit kita prioritaskan ternyata tidak berjalan, ternyata tidak maksimal buat masyarakat. Ini yang akan kita laksanakan betul-betul bagaimana di tahun depan ketika APBD kita benar-benar nantinya tinggal 1,6 triliun, kegiatan prioritas pilihan pemerintah betul-betul dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Ia menilai keterbatasan anggaran seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan daerah. Dengan memilih program yang benar-benar prioritas, pemerintah diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan meski kemampuan fiskal mengalami penyesuaian.
Selain itu, DPRD akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah selama proses penyusunan APBD berlangsung. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur, realistis, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah, sehingga setiap program yang diputuskan benar-benar dapat direalisasikan secara maksimal.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, DPRD Kota Bontang berharap pelaksanaan APBD tahun mendatang tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk tetap menghadirkan pembangunan yang efektif dan berkualitas. (ADV).