Jakarta – Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menilai bahwa masalah korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkat serius dan harus segera diatasi. Menurut Anies, dia memiliki strategi khusus dalam mengatasi praktik korupsi di Indonesia.
Memperkuat Peran KPK Lawan Korupsi
Langkah utamanya adalah memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik melalui kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Anies meyakini bahwa peningkatan gaji PNS ini menjadi hal yang penting untuk menutupi potensi celah kecil dalam praktik korupsi.
“Yang ingin kami sampaikan di sini adalah memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah hal yang penting, dan korupsi perlu pemberantasan kembali. Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK, itu bagus, tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar, kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi,” ungkap Anies dalam 11th US-Indonesia Investment Summit Mapping the Legacy, Navigating, the Future 24 Oktober 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Menurut Anies, ada 3 sumber korupsi. Pertama adalah korupsi terjadi karena ada kebutuhan. Kedua korupsi terjadi karena ada keserakahan, dan ketiga korupsi terjadi karena sistem.
Naikkan Gaji PNS Cara Lawan Korupsi
Untuk aspek kebutuhan, Anies mencermati fenomena korupsi terjadi di badan/lembaga pemerintahan. Untuk hal ini, Anies bakal menaikkan gaji PNS. Cara itu pernah dilakukan saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Praktik korupsi-korupsi kecil berhasil dihilangkan.
“Kita perlu mengatasi banyaknya pegawai pemerintah yang gaji atau gaji bulanannya terlalu rendah sehingga tidak bisa bertahan hidup. Kami mencoba melakukan itu di Jakarta sekarang, pegawai Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan hal yang setara dengan rekan mereka di sektor swasta sehingga kita dapat mengatasi korupsi-korupsi kecil yang pasti menimpa masyarakat sehari-hari,” tuturnya.
Kemudian korupsi karena keserakahan, Anies setuju akan memperkuat KPK. Sedangkan korupsi karena sistem, Anies bakal melakukan reformasi sistem peradilan di Indonesia.
Perlu untuk melakukan ketiga cara ini agar Indonesia bersih dari praktik korupsi. Harus ada kebijakan politik yang tegas dan pemimpin Indonesia siap melakukannya untuk ke depannya.
“Dan hal ini memerlukan kemauan politik yang jelas dari pimpinan tertinggi yang masyarakat butuhkan tidak bisa bermula dari tempat lain. Dan jika Indonesia ingin memulai perjalanan menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintahan perlu perbaikan. Praktik korupsi perlu penanganan secara serius,” tutup Anies.