Jakarta – Calon Presiden Anies Baswedan menyinggung soal kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Menurut Anies tingkap kepercayaan dunia dapat dilihat salah satunya melalui praktik investasi.
Menurutnya, penandatanganan perjanjian investasi yang masuk ke Indonesia harusnya dilakukan di dalam negeri, bukan di Singapura atau Hong Kong. Investor perlu mengikuti sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
“Saya sering berdiskusi dengan tim saya tentang bagaimana menghitung kepercayaan dunia terhadap kita. Simpel. Kalau investasi dan setuju penandatangannya di Jakarta, bukan di Singapura. Tanda tangannya bukan di Hong Kong, tapi Jakarta, di bawah sistem hukum kita,” ujarnya dalam US-Indonesia Investment Summit ke-11 di Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Namun lain cerita jika penandatanganan perjanjian investasinya di luar negeri. Menurut Anies praktik tersebut menjadi pesan bahwa investor belum sepenuhnya percaya terhadap sistem hukum dan politik Indonesia.
“Tapi jika kesepakatan-kesepakatan besar, investasi jumbo melakukan penandatanganan di luar Indonesia, itu pesan bahwa ‘kita tidak percaya sistem hukum kalian, kita tidak percaya sistem politik pemerintahan kalian. Karena itu kita tidak tanda tangan di sini,” bebernya.
Oleh karena itu ia menyebut ada beberapa hal yang perlu perbaikan, termasuk pendanaan partai politik hingga meritokrasi. Anies berpendapat kebijakan politik Indonesia saat ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara.
Menurutnya banyak kebijakan politik hanya demi memenuhi keinginan partai atau kelompoknya. Hal ini juga lah yang akhirnya membuat Indonesia terjebak di middle income trap.
“Banyak alasan kenapa negara terjebak di middle income trap, karena institusi politik menghasilkan kebijakan yang tidak merefleksikan kebutuhan publik dan nasional, namun merefleksikan kebutuhan partai politik di pemerintahan. Itu juga yang membuat negara terjebak di middle income trap,” pungkasnya.