Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani, mengungkapkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) dan DPRD tidak berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah kritik yang dilontarkan oleh DPRD terhadap keberlanjutan tambang batu bara di Kota Tepian.
Menurut Angkasa Jaya, pemimpin yang akrab dipanggil Jaya, terdapat kecenderungan pembiaran dari Pemkot Samarinda terhadap operasi tambang yang tersebar di sekitar Kota Tepian.
“Pada saat izin dari kabupaten/kota dicabut dan diambil alih oleh pemerintah provinsi, dan sekarang diserahkan kepada pemerintah pusat, saya tidak lagi menggunakan istilah tambang ilegal. Tetapi saya menyebutnya sebagai kejahatan lingkungan. Itu adalah kejahatan lingkungan yang harus ditekankan,” ungkapnya dalam Diskusi Sambil Ngopi Bareng Wartawan Milenial yang berlangsung di Cafe Moera, pada malam hari Minggu (18/6/2022).
Tidak hanya itu, menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda kurang bijaksana dalam menentukan kebijakan terkait masalah tambang batu bara dan pembukaan lahan.
“Kebijakan mereka tidak konsisten. Tidak sungguh-sungguh dalam menghentikan aktivitas tambang dan pembukaan lahan. Jika ada wacana untuk mencapai kondisi zero tambang pada tahun 2026, saya mendukung wacana tersebut,” tegasnya.
Namun, pertanyaan yang muncul dari politikus PDIP ini adalah mengapa kondisi zero tambang baru akan diterapkan pada tahun 2026.
“Mengapa tidak dilakukan sekarang? Mengapa tidak mengatakan bahwa kita akan mencapai kondisi zero tambang mulai besok? Kita bisa melakukannya jika kita benar-benar berkeinginan. Mengapa harus menunggu tahun 2026?” tanyanya dengan tegas.
Ketika ditanya apakah ia optimis bahwa Kota Samarinda akan mencapai kondisi zero tambang pada tahun 2026, Angkasa Jaya enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menganggap masalah tersebut berkaitan dengan politik.
“Saya tidak bisa memberikan jawaban apakah saya optimis atau tidak. Itu adalah hal yang terkait dengan politik. Jika kita mengatakan bahwa pada tahun 2026 kita akan mencapai kondisi zero tambang, maka berarti pada tahun 2024 kami akan mencalonkan diri kembali. Itu hanya penjagaan kursi. Apakah kondisi zero tambang akan tercapai pada tahun 2026 atau tidak, kita akan lihat nanti. Oleh karena itu, jika kita bisa mencapai target semacam itu, mengapa tidak dilakukan sekarang? Semuanya tergantung pada keinginan pemerintah. Kita bisa melakukannya,” pungkasnya