Sangatta – Menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh usulan dan aspirasi masyarakat akan terakomodasi dalam dokumen anggaran yang disusun.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante, menyampaikan bahwa tahap sinkronisasi awal antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar proses pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efisien. Dengan adanya sinkronisasi, menurutnya, diharapkan tidak ada usulan masyarakat yang terlewat atau terabaikan.
“Penting bagi kita untuk melakukan sinkronisasi sejak awal. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat masuk dalam prioritas pembahasan RAPBD, sehingga prosesnya nanti lebih cepat dan tidak berlarut-larut,” ujar David saat diwawancarai di Gedung DPRD Kutim.
Tantangan Penyusunan RAPBD di Tahun Politik
David juga menyoroti bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang cukup menantang bagi DPRD karena akan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebagai tahun politik, fokus sebagian anggota DPRD yang juga merupakan politisi kemungkinan akan terbagi antara tugas kedewanan dan agenda kampanye.
“Kita harus realistis bahwa Pilkada 2024 akan menyita banyak perhatian para anggota dewan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan anggaran dengan matang sejak awal. Jika ini tidak dilakukan, ada risiko pembahasan RAPBD menjadi terlambat atau bahkan kurang optimal,” jelasnya.
Menurut David, sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD adalah solusi untuk memastikan bahwa proses penyusunan anggaran tidak terhambat oleh dinamika politik yang berlangsung. Dengan sinkronisasi yang baik, pemerintah daerah dapat memahami prioritas anggaran sesuai kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu lama dalam pembahasan di tingkat dewan.
“Jika sejak awal pemerintah daerah dan DPRD sudah sepakat terhadap kerangka prioritas anggaran, maka proses pembahasan RAPBD nantinya akan berjalan lebih lancar. Dengan begitu, meskipun ada tekanan agenda politik, kita tetap bisa menjaga fokus pada kebutuhan masyarakat,” tambah David.
Memprioritaskan Aspirasi Masyarakat
Dalam proses sinkronisasi ini, David menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat melalui berbagai jalur, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan reses anggota DPRD. Usulan-usulan yang berasal dari masyarakat, menurutnya, harus menjadi dasar dalam menentukan program prioritas yang akan didanai melalui anggaran daerah.
“Kami di DPRD selalu berusaha agar usulan masyarakat menjadi landasan utama dalam penyusunan RAPBD. Dengan begitu, program yang nantinya dijalankan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga,” kata David.
Ia berharap, melalui komitmen yang kuat dari DPRD dan pemerintah daerah, setiap program prioritas yang diusulkan masyarakat dapat masuk ke dalam anggaran tahun 2025. Hal ini, lanjutnya, akan membantu pemerintah daerah untuk fokus menjalankan program pembangunan yang benar-benar bermanfaat tanpa terganggu oleh dinamika politik yang terjadi.
Efisiensi Proses Pembahasan RAPBD
David juga menyoroti pentingnya pengesahan RAPBD yang tepat waktu. Menurutnya, jika dokumen anggaran disahkan lebih awal, pemerintah daerah akan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun program kerja sejak awal tahun. Hal ini juga akan mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang dapat menurunkan kualitas hasil program.
“Ketepatan waktu dalam pengesahan RAPBD sangat penting. Jika terlambat, dampaknya tidak hanya pada pemerintah daerah, tetapi juga pada masyarakat yang menunggu realisasi program pembangunan,” ujarnya.
Dengan proses sinkronisasi yang baik, David yakin bahwa pembahasan RAPBD 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sebelum agenda politik Pilkada menyita perhatian para anggota dewan. Ia menegaskan, meskipun Pilkada adalah agenda penting, DPRD tetap memiliki tugas utama untuk memastikan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama.
Komitmen DPRD untuk Pembangunan Berkelanjutan
Komitmen DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam RAPBD 2025, menurut David, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Timur. Ia berharap, melalui pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat sasaran, pemerintah daerah dapat menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami percaya bahwa anggaran daerah adalah alat untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus digunakan sebaik-baiknya untuk program yang memberikan dampak nyata,” tutupnya.