Samarinda – Tekanan anggaran membayangi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur tahun depan. Setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipotong drastis, Pemprov Kaltim harus memutar otak untuk menyusun ulang prioritas pembangunan.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan bahwa dana TKD yang sebelumnya mencapai Rp9,33 triliun, pada 2026 hanya akan tersisa sekitar Rp3,13 triliun. Dampaknya langsung terasa pada sektor Pekerjaan Umum yang mengalami penurunan tajam, bahkan hanya menyisakan anggaran kurang dari Rp1 triliun.
“Dampaknya luar biasa. Dulu PU bisa dapat Rp2-4 triliun, sekarang cuma di bawah Rp1 triliun. Kita harus benar-benar fokus pada yang paling urgent,” ujar Seno Aji, Rabu (3/12/2025).
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Pemprov Kaltim akan mengalihkan fokus hanya pada proyek infrastruktur yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jalan-jalan dengan tingkat kerusakan tinggi menjadi prioritas utama, sementara proyek peningkatan kualitas jalan yang masih dalam kondisi cukup baik akan ditunda.
“Kalau jalan masih 85 persen baik, kita tunda dulu. Fokus kita pada yang kerusakannya di bawah 60 persen,” jelasnya.
Namun di tengah keterbatasan itu, pembangunan jalan ke wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu (Mahulu) tetap menjadi perhatian. Seno menegaskan, meski anggaran terpangkas, pemerintah telah mengalokasikan Rp100 miliar untuk kelanjutan perbaikan akses ke Mahulu.
“Mahulu tetap jalan, tahun depan ada Rp100 miliar dari provinsi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga turut memberikan sokongan dengan anggaran tambahan sebesar Rp420 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mempercepat perbaikan jalan di kawasan pedalaman yang selama ini sulit dijangkau.
“Dari Kementerian PU juga ada bantu sekitar Rp420 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp520 miliar,” sambungnya.
Ia pun menyatakan optimisme bahwa proyek jalan di Mahakam Ulu akan rampung sesuai target. “Insyaallah akhir 2026, jalan ke Ujoh Bilang sudah bisa dilalui dengan baik,” pungkasnya.
Dengan penyesuaian prioritas dan dukungan lintas sektor, Pemprov Kaltim berharap program infrastruktur 2026 tetap bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meski dengan dana yang jauh lebih terbatas. (ADV).