Malang – Riak kecil di permukaan sungai kerap menyimpan cerita besar tentang keseimbangan alam. Di tengah maraknya kemunculan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan tawar Indonesia, perdebatan mengenai ancaman spesies invasif dan langkah pengendaliannya kembali mencuat ke ruang publik.
Fenomena meningkatnya populasi ikan sapu-sapu belakangan menjadi perhatian masyarakat hingga pemerintah daerah. Spesies yang dikenal mampu bertahan di lingkungan tercemar itu kerap dianggap mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga berbagai upaya penangkapan dan pemusnahan massal mulai dilakukan di sejumlah wilayah. Namun, akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK UB) mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak seharusnya dilakukan tanpa landasan kajian ilmiah yang memadai.
Dosen Budidaya Perairan FPIK UB, Dr. Ir. Abd. Rahem Faqih, M.Si., menjelaskan bahwa ikan sapu-sapu merupakan spesies dengan kemampuan adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan yang mengalami tekanan ekologis. Keunggulan tersebut membuat populasinya cepat berkembang, terutama di kawasan perairan yang kualitas airnya mengalami penurunan.
“Ikan sapu-sapu memang dikenal sebagai spesies invasif yang mampu berkembang biak dengan cepat, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem,” ujarnya.
Rahem mengatakan, meskipun keberadaan ikan sapu-sapu sering dipandang negatif, peluang penelitian terkait pemanfaatannya masih terbuka lebar. Kajian mengenai kandungan nutrisi, potensi domestikasi, maupun kemungkinan pemanfaatan dalam sektor budidaya perikanan dinilai masih membutuhkan penelitian lebih dalam sebelum dapat diterapkan secara luas.
“Penelitian mengenai nutrisi, potensi budidaya, maupun pemanfaatan lainnya masih sangat terbuka. Saat ini belum ada kepastian apakah spesies ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk biota budidaya,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan Profesor bidang Pencemaran Laut FPIK UB, Defri Yona, S.Pi., M.Sc.St., D.Sc. Menurutnya, anggapan bahwa ikan sapu-sapu selalu membawa dampak buruk terhadap lingkungan perlu diuji secara objektif melalui data lapangan dan penelitian ekologi yang menyeluruh.
“Kita perlu mengkaji apakah benar ikan sapu-sapu memberikan dampak yang sangat merugikan hingga harus dimusnahkan secara masif. Pendekatan pengelolaan spesies invasif tetap perlu mempertimbangkan aspek ilmiah dan etika lingkungan,” katanya.
Defri juga menilai metode pemusnahan yang dilakukan di sejumlah daerah harus dievaluasi, terutama jika mengabaikan prinsip kesejahteraan hewan. Praktik mengubur ikan dalam kondisi hidup, misalnya, dinilai dapat memicu polemik etika di tengah masyarakat.
“Ikan ini bukan predator ganas dan karakter hidupnya relatif lambat. Karena itu, perlu dipertimbangkan kembali apakah pengendaliannya harus dilakukan dengan cara yang ekstrem dan sadis,” tambahnya.
Selain isu pengendalian, gagasan menjadikan ikan sapu-sapu sebagai bahan pangan alternatif juga memerlukan kehati-hatian. Habitat ikan yang sering berada di lingkungan tercemar membuat aspek keamanan pangan menjadi pertimbangan penting sebelum diolah menjadi produk konsumsi masyarakat.
“Jika memang akan dimanfaatkan sebagai bahan pangan, misalnya untuk produk olahan tertentu, maka perlu penelitian lebih lanjut terkait keamanan dan kelayakannya,” tegasnya.
Melalui pandangan akademik tersebut, FPIK UB mendorong pengelolaan spesies invasif dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan riset, konservasi, dan edukasi masyarakat. Kajian ilmiah dinilai penting agar kebijakan pengendalian spesies di perairan tidak hanya berorientasi pada pemusnahan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekosistem dan potensi pemanfaatannya secara bertanggung jawab.
Isu pengelolaan ikan invasif seperti ikan sapu-sapu juga relevan dengan upaya mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14 (Ekosistem Laut dan Perairan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 15 (Menjaga Ekosistem Daratan), serta SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan riset dan literasi lingkungan berbasis sains.