Bontang – Amanah baru kini berada di pundak Bonnie Sukardi. Anggota DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut resmi dilantik sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) Kota Bontang periode 2025–2030. Kepemimpinannya diharapkan menjadi “jembatan sosial” yang semakin mempererat hubungan warga perantauan dengan pemerintah daerah.
Pelantikan dan pengukuhan pengurus BPD KKP Kota Bontang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Selasa (4/8/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, Bonnie menegaskan komitmennya membawa KKP menjadi organisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi masyarakat asal Pinrang, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Menurut Bonnie, perkembangan Bontang hingga menjadi kota industri seperti saat ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga pendatang yang telah menetap dan membangun kehidupan di daerah tersebut sejak bertahun-tahun lalu. Karena itu, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan ikut berkontribusi terhadap kemajuan kota.
“Kota Bontang bisa berkembang pesat seperti sekarang tidak lepas dari kontribusi para perantau terdahulu. Sebagai wakil rakyat sekaligus penerus, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kota ini agar terus aman, kondusif, dan produktif,” ujar Bonnie saat menyampaikan sambutannya.
Bonnie juga memperkenalkan konsep “3 SIPAKAT” sebagai arah utama kepengurusan KKP Bontang selama lima tahun ke depan. Gagasan tersebut dirancang untuk memperkuat ikatan kekeluargaan, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperluas kolaborasi organisasi dengan pemerintah daerah maupun DPRD Kota Bontang.
Program pertama yakni Sipakat Tau, yang diarahkan untuk memperkuat hubungan antarsesama warga melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam program ini, KKP juga akan melakukan pendataan warga asal Pinrang yang tersebar di wilayah Bontang Barat, Bontang Utara, hingga Bontang Selatan secara lebih terstruktur dan inklusif.
Program kedua adalah Sipakat Tulung. Melalui konsep tersebut, pengurus akan membentuk tim duka serta tim sosial yang dapat bergerak selama 24 jam untuk membantu warga ketika mengalami musibah, sakit, maupun kondisi darurat lainnya. Program ini diharapkan menjadikan organisasi lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari anggotanya.
Sementara itu, Sipakat Tobang menjadi gagasan ketiga yang menekankan penguatan kolaborasi KKP dengan Pemerintah Kota Bontang dan DPRD. Sinergi tersebut diarahkan agar paguyuban dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dengan tetap memegang prinsip “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memberikan apresiasi terhadap kiprah Bonnie Sukardi dan masyarakat Pinrang yang tergabung dalam KKP. Menurutnya, keterlibatan wakil rakyat dalam organisasi kemasyarakatan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persaudaraan sekaligus membangun kemitraan yang produktif antara masyarakat dan pemerintah.
Kehadiran berbagai unsur pada acara pelantikan juga menggambarkan luasnya dukungan terhadap kepengurusan baru KKP Bontang. Agenda tersebut disaksikan Ketua Umum BPP KKP Abdillah Natsir dan Ketua BPW KKP Kalimantan Timur Ridwan Tassa.
Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Bontang turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sitti Yara serta Sahib, Heri Keswanto, Faisal FBR, dan Sumardi. Selain itu, hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Kabupaten Pinrang, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Komposisi peserta yang hadir memperlihatkan bahwa KKP Bontang tidak hanya memiliki fungsi internal sebagai organisasi kekeluargaan, tetapi juga berpotensi memainkan peran lebih luas dalam membangun komunikasi lintas kelompok. Kehadiran organisasi masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah memperkuat partisipasi warga dalam berbagai agenda pembangunan.
Dengan kepemimpinan Bonnie Sukardi hingga 2030, KKP Bontang diharapkan mampu menjalankan program yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Gagasan 3 SIPAKAT menjadi pijakan awal untuk memperkuat solidaritas warga Pinrang sekaligus menegaskan kontribusi mereka dalam menjaga Bontang tetap aman, harmonis, dan produktif. (ADV).