Kediri – Sejumlah masyayikh, Alim Ulama dan pengasuh pesantren menyampaikan harapan agar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung dengan penuh kehati-hatian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi yang dihadiri para masyayikh dan sejumlah tokoh masyarakat menjelang pelaksanaan Munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo.
Dalam pertemuan tersebut, para masyayikh menyampaikan sejumlah pandangan terkait isu-isu yang berkembang menjelang forum organisasi tersebut, terutama mengenai mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Menurut keterangan yang disampaikan kepada wartawan oleh KH Abdul Rahman Al-Kautsar, usai pertemuan, para masyayikh berharap tidak ada pembahasan maupun penetapan materi yang berpotensi mengurangi hubungan historis, kultural, dan spiritual antara NU dengan kalangan pesantren serta para ulama.
Mereka menilai AHWA perlu tetap dipertahankan sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, luasnya pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Para masyayikh juga mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada jabatan struktural atau keterwakilan kewilayahan dalam mekanisme AHWA berpotensi menggeser fungsi forum tersebut dari wadah keulamaan menjadi forum representasi struktural.
“Hal demikian dinilai dapat mempersempit ruang khidmah ulama pesantren yang memiliki otoritas keilmuan dan kewibawaan keagamaan, namun tidak berada dalam struktur organisasi atau tidak terakomodasi dalam skema keterwakilan wilayah,”jelasnya.
Lebih lanjut, menurut pandangan para masyayikh, jika kondisi tersebut terjadi dalam jangka panjang, hubungan historis antara NU dan pesantren dikhawatirkan dapat melemah. Mereka juga menilai fungsi ulama sebagai penjaga arah perjalanan organisasi perlu terus diperkuat.
Selain itu, para masyayikh meminta agar aturan-aturan organisasi yang selama ini telah berlaku tetap dipertahankan, termasuk ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan antara posisi pimpinan tertinggi organisasi dengan jabatan eksekutif tertentu.
Terkait isu perubahan mekanisme AHWA yang belakangan berkembang, disebutkan bahwa hingga saat ini belum terdapat perubahan resmi. Namun demikian, para masyayikh mengingatkan agar setiap wacana perubahan tidak dilakukan secara tergesa-gesa mengingat adanya aspek historis, kultural, dan tradisi organisasi yang perlu dijaga.
“Silaturahmi ini pada dasarnya membahas bagaimana NU tetap berjalan sesuai khidmah, fikrah, dan manhaj yang telah digariskan para pendiri,” ujarnya.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU sendiri menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan keagamaan, organisasi, serta arah kebijakan Nahdlatul Ulama ke depan.
Sabtu, 20 Juni 2026
