Kutim – “Bonus demografi adalah peluang sekaligus ujian.” Pesan itu mengemuka dalam sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) bagi sekolah jenjang SD/MI serta SMP/MTs se-Kecamatan Bengalon. Program tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Timur bersama Pemerintah Kecamatan Bengalon itu berlangsung di ruang pertemuan Kantor Camat Bengalon, Rabu (5/8/2026) pagi. Sosialisasi melibatkan perwakilan seluruh SD/MI dan SMP/MTs di Bengalon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, serta sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dalam pendidikan kependudukan.
Pelaksana Harian DPPKB Kutim, Yuriansyah T, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan Bengalon yang telah menyediakan fasilitas dan mendukung pelaksanaan program. Menurutnya, pembentukan SSK menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia sejak usia sekolah, terutama ketika Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi.
“Kondisi ini merupakan peluang besar bagi pembangunan apabila dapat disiapkan dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kemampuan merencanakan masa depan,” ujar Yuriansyah yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Ia menjelaskan, bonus demografi ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif. Kondisi tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan apabila generasi muda memperoleh pendidikan, keterampilan, serta pemahaman yang memadai mengenai kehidupan keluarga dan persoalan kependudukan.
Melalui SSK, materi mengenai kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga akan dipadukan ke dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah. Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami data dan persoalan kependudukan, tetapi juga dibimbing membentuk sikap bertanggung jawab, perilaku sehat, serta kemampuan merencanakan pendidikan dan masa depan.
Yuriansyah menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan tidak dapat dibebankan hanya kepada DPPKB. Keberhasilannya membutuhkan kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, kepala sekolah, guru, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Dalam kegiatan tersebut, Yulianto dari Kemendukbangga RI Perwakilan Kalimantan Timur menyampaikan materi mengenai penerapan pendidikan kependudukan dalam program SSK. Sementara itu, Karisya Humaira memaparkan kebijakan dan strategi kerja sama dalam memperkuat pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah.
Para peserta juga memperoleh gambaran praktik nyata dari Kuncoro, perwakilan SMAN 1 Sangatta Selatan. Ia membagikan pengalaman mengenai praktik terbaik pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan yang dapat diadaptasi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah di Bengalon.
Pelaksana Harian Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Bengalon, Marnawati, berharap sosialisasi tersebut dapat memperluas pemahaman peserta tentang SSK, persoalan kependudukan, serta program keluarga berencana. Pengetahuan itu dinilai penting agar sekolah mampu mengambil peran lebih besar dalam menyiapkan generasi masa depan.
“Guru juga didorong untuk mampu mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam pembelajaran, sekaligus menjadi agen perubahan dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, sehat, dan sadar kependudukan,” ujar Marnawati.
Menurutnya, guru memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembentukan pengetahuan dan karakter. Integrasi materi kependudukan diharapkan tidak berhenti sebagai teori, tetapi diterapkan melalui kebiasaan hidup sehat, perencanaan masa depan, kesadaran terhadap lingkungan, serta pemahaman mengenai pembangunan keluarga.
Pembentukan SSK di Kecamatan Bengalon menjadi langkah awal bagi sekolah-sekolah untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih peka terhadap dinamika kependudukan. Sekolah yang mengikuti program ini diharapkan dapat menjadi percontohan sekaligus penggerak bagi satuan pendidikan lain dalam mengembangkan Sekolah Siaga Kependudukan di wilayah Kutai Timur.
Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, pendidik, dan masyarakat, program SSK diharapkan mampu mengubah bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan. Upaya tersebut sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Kutai Timur yang sehat, terdidik, berkarakter, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.