Magetan – Seperti membuka tabir yang lama tertutup rapat, kasus dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan akhirnya menyeret nama-nama penting. Kejaksaan Negeri setempat resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk Ketua DPRD berinisial SN, dalam perkara yang diduga merugikan keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti kuat dari pemeriksaan puluhan saksi serta analisis ratusan dokumen. Selain SN, pihak yang turut ditetapkan adalah dua anggota DPRD berinisial JML dan JMT, serta tiga tenaga pendamping dewan yakni AN, TH, dan ST. Seluruh tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Magetan selama 20 hari, terhitung sejak Kamis (23/4/2026) hingga [12 Mei 2026].
Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, Sabrul Iman, menyatakan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai ketentuan dan didukung alat bukti yang sah.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah, kami menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pokir DPRD,” ujarnya.
Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan selama periode 2020–2024. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp335,8 miliar, dengan realisasi penyaluran sebesar Rp242,9 miliar. Namun dalam praktiknya, penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Modus operandi yang digunakan para tersangka diduga dengan mengendalikan seluruh proses pengelolaan dana hibah, mulai dari tahap perencanaan hingga pencairan. Penerima hibah disebut hanya dijadikan formalitas administratif, sementara dokumen seperti proposal hingga laporan pertanggungjawaban telah disiapkan sebelumnya.
Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi pemotongan dana serta sejumlah kegiatan yang bersifat fiktif. Artinya, kegiatan tersebut tercatat dalam laporan, namun tidak pernah dilaksanakan secara nyata di lapangan. Praktik ini diduga menjadi salah satu penyebab kerugian keuangan daerah dalam jumlah besar.
Perkembangan kasus ini masih terus bergulir. Kejaksaan Negeri Magetan memastikan akan mendalami lebih jauh aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring ditemukannya bukti baru dalam proses penyidikan lanjutan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat legislatif aktif dan menyangkut penggunaan anggaran daerah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dengan proses hukum yang terus berjalan, masyarakat kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam mengungkap secara menyeluruh kasus yang mencederai kepercayaan publik tersebut.