Halut – Riuh percakapan digital kini menjelma menjadi bara polemik di ruang publik. Tangkapan layar yang beredar bak percikan api, memicu perdebatan dan kegelisahan di tengah masyarakat Halmahera Utara.
Isu ini mencuat setelah beredarnya percakapan WhatsApp dalam grup Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Halmahera Utara pada Senin (30/3/2026). Dalam tangkapan layar tersebut, percakapan diduga melibatkan Aksandri Kitong, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Demokrat. Percakapan itu berisi pernyataan yang dinilai bernada keras terkait sejumlah kegiatan yang dikaitkan dengan sosok Kasman yang diketahui menjabat sebagai Wakil Bupati Halmahera Utara.
Dalam isi percakapan yang beredar, terdapat ajakan kepada anggota grup untuk tidak mengikuti kegiatan tertentu. Selain itu, penggunaan diksi yang dinilai kasar juga menjadi sorotan, terutama karena disampaikan dalam forum organisasi kepemudaan. Bahkan, terdapat kalimat yang dianggap kontroversial dan memicu kekhawatiran akan potensi dampak terhadap situasi sosial.
“Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik—termasuk dalam forum digital—memiliki konsekuensi sosial dan politik, serta berpotensi memengaruhi dinamika internal organisasi dan masyarakat pada umumnya,” tegas Wempy Habary dari Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND).
Ia menilai, gaya komunikasi yang ditunjukkan dalam percakapan tersebut tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Menurutnya, hal ini berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat jika tidak segera ditangani secara bijak.
“Maka dari itu kami meminta kepada DPP Demokrat dan pihak kepolisian segera menindaklanjuti dugaan pelaku provokatif yang berpotensi memicu konflik horizontal,” lanjut Wempy.
Beredarnya tangkapan layar ini pun memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian pihak menyayangkan munculnya pernyataan bernada keras dalam ruang komunikasi organisasi, sementara lainnya menilai perlunya klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman.
Situasi ini menunjukkan bagaimana ruang digital kini memiliki pengaruh besar terhadap dinamika sosial dan politik. Percakapan yang awalnya bersifat internal dapat dengan cepat menyebar dan menjadi konsumsi publik, sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam berkomunikasi, terutama bagi pejabat publik.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebut dalam percakapan tersebut. Namun, desakan untuk melakukan klarifikasi dan penanganan lebih lanjut terus menguat demi menjaga kondusivitas di Halmahera Utara.