Sidoarjo – Di bawah atap Pendopo Delta Wibawa, janji jabatan bergema bak simpul harapan baru bagi roda pemerintahan daerah. Sebanyak 260 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Subandi, sebuah momentum yang tidak sekadar seremoni, melainkan ikhtiar mempercepat denyut pembangunan dan memperkuat integritas birokrasi di Kabupaten Sidoarjo.
Pelantikan yang berlangsung pada Sabtu (10/1/2026) tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat di lingkungan rumah sakit daerah. Rinciannya, 13 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 83 orang mengisi jabatan administrator eselon III, serta 146 orang pada jabatan pengawas eselon IV. Selain itu, 18 pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro turut diambil sumpahnya, menandai penguatan sektor layanan kesehatan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari strategi penguatan kinerja birokrasi. Ia menekankan bahwa rotasi dan pengisian jabatan harus dimaknai sebagai amanah untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Manfaatkan konektivitas dan teknologi untuk mempercepat layanan, minimal meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tunjukkan kinerja yang baik,” ujar Subandi dalam pidatonya.
Ia menjelaskan bahwa tantangan pembangunan Sidoarjo ke depan menuntut kecepatan, ketepatan, serta keberanian berinovasi. Oleh karena itu, setiap pejabat diminta menjunjung tinggi integritas dan menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Menurutnya, birokrasi yang lamban dan terkotak-kotak hanya akan menghambat laju pembangunan daerah.
“Tidak boleh ada kotak-kotak. Loyalitas itu penting. Kita titipkan percepatan pembangunan Sidoarjo melalui kolaborasi dan kerja keras bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Subandi mengingatkan bahwa fungsi utama aparatur sipil negara adalah sebagai pelayan publik. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program dan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi. Pemerintahan yang bersih, menurutnya, adalah fondasi bagi kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
Pelantikan ini juga dipandang sebagai langkah konsolidasi internal untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah. Subandi menekankan pentingnya kerja nyata yang dimulai dari pelayanan paling dasar di tingkat desa hingga kebijakan strategis di tingkat kabupaten. Sinergi lintas OPD dengan dilandasi empati dan profesionalisme dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan Sidoarjo yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Dengan komposisi pejabat baru yang telah dilantik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap kinerja birokrasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Momentum ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut pada kerja konkret yang dirasakan langsung oleh publik, seiring langkah Sidoarjo mempercepat pembangunan di berbagai sektor.