Mojokerto – Awan tipis yang menggantung di langit Mojokerto pada Senin pagi menjadi saksi ketika puluhan tenaga non ASN berkumpul di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto. Mereka menggelar aksi damai untuk menagih komitmen pemerintah daerah terkait pengusulan nama-nama mereka ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aksi ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga siang, menandai kegelisahan yang memuncak setelah janji yang sebelumnya diberikan tak terwujud.
Para peserta aksi merupakan perwakilan non ASN yang selama ini menunggu kepastian status mereka. Tiga tokoh utama hadir memimpin orasi—Ketua Isfan Hari, Sekretaris Akhmad Khafid, dan Koordinator Lapangan Noer Pendik. Mereka menilai Pemerintah Kota Mojokerto belum memenuhi jaminan yang pernah disampaikan saat pertemuan dengan Sekda dan pejabat terkait, termasuk Yasak, mengenai pengusulan nama mereka ke BKN.
“Kami sudah difasilitasi, sudah bertemu pejabat terkait, dan dijanjikan bahwa nama-nama kami akan diusulkan. Tapi kenyataannya, dari total 18 nama, hanya 3 orang yang jelas tidak diperpanjang mulai 1 Januari, sementara 15 lainnya masih belum ada kejelasan,” ujar Isfan Hari dalam orasinya, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa ketidakpastian ini membuat mereka merasa diperlakukan tidak adil. Harapan para tenaga non ASN itu sederhana: kejelasan dan pemenuhan janji pemerintah yang pernah disampaikan.
“Kami akan tetap berjuang,” tegas Koordinator Lapangan Noer Pendik, memperkuat suara kolektif rekan-rekannya yang sejak awal memilih jalan damai untuk menuntut hak mereka.
Aksi yang berlangsung tertib itu bertujuan mendorong Pemerintah Kota Mojokerto memberikan klarifikasi terbuka dan segera mencari solusi. Peserta aksi menegaskan bahwa mereka tidak menuntut lebih dari apa yang telah dijanjikan dan berharap langkah ini menjadi titik terang bagi masa depan status kepegawaian mereka.
Dengan berakhirnya aksi, para tenaga non ASN kini menunggu apakah suara mereka akhirnya akan digubris. Harapan tetap terjaga, meski ketidakpastian masih membayangi.
