Kota kecil bersejarah ini menyimpan jejak panjang pemerintahan yang jarang diketahui publik. Kota Mojokerto, salah satu kota dengan wilayah terkecil di Pulau Jawa, pernah menjadi bagian penting dalam eksperimen kolonial Belanda tentang pemerintahan modern.
Tahun 1918 menjadi penanda penting. Saat itu, Mojokerto ditetapkan sebagai stadsgemeente, atau kotapraja, oleh pemerintah Hindia Belanda. Status ini diberikan karena Mojokerto berkembang pesat sebagai simpul perdagangan dan transportasi, terutama setelah jalur kereta api dan jalan raya menghubungkannya dengan Surabaya.
Sebagai stadsgemeente, Mojokerto memiliki dewan kota, sistem administrasi teknis, dan perencanaan tata ruang yang lebih maju dibanding wilayah pedesaan. Pola ini menjadi cikal bakal bentuk pemerintahan kota modern, meskipun tetap berada dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial.
“Mojokerto saat itu sudah menjalankan fungsi kota dengan struktur yang rapi dan teratur ala Eropa,”
ungkap seorang sejarawan lokal dalam seminar tentang sejarah kota-kota kecil di Jawa Timur.
Masa pendudukan Jepang (1942–1945) mengubah sistem pemerintahan, namun penataan kota yang ditinggalkan Belanda tetap berpengaruh. Pasca kemerdekaan, Mojokerto bertransformasi menjadi kotapraja dalam kerangka Republik Indonesia, dan sempat menjadi bagian dari Daerah Tingkat II dalam sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
Perubahan besar terjadi pasca reformasi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999, Kota Mojokerto resmi menjadi daerah otonom yang terpisah dari Kabupaten Mojokerto. Kota ini memiliki wali kota, DPRD, dan perangkat pemerintahan sendiri untuk mengatur berbagai urusan lokal.
Meski luasnya hanya sekitar 20 km², tantangan Kota Mojokerto tetap kompleks: mulai dari kepadatan penduduk, peremajaan infrastruktur, hingga menjaga identitas sejarah. Pemerintah kota juga harus menyeimbangkan antara modernisasi dan pelestarian jejak kolonial serta era Majapahit yang melekat pada citra wilayah ini.
Kini, Mojokerto terus bergerak sebagai kota mandiri. Jalan-jalan kota ramai dengan kendaraan dan kegiatan ekonomi, sementara warisan masa lalu masih membayang dalam bangunan tua, tata kota, dan identitas budaya masyarakatnya.
Dari masa stadsgemeente kolonial hingga menjadi kota otonom, Mojokerto telah mengalami banyak perubahan bentuk pemerintahan. Namun semangatnya tetap: menjadi kota yang aktif membangun masa depan, tanpa melupakan sejarah yang membentuknya.