Jakarta – Alih-alih menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menyumbang hampir separuh dari total kasus keracunan pangan nasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap bahwa hingga saat ini terdapat 211 kasus keracunan yang terkait langsung dengan pelaksanaan MBG, atau setara 48 persen dari total 441 kejadian keracunan pangan di Indonesia.
“Di mana MBG menyumbang 211 kejadian, atau kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” ujar Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan bahwa dari jumlah tersebut, 636 orang harus dirawat inap, sementara 11.004 lainnya menjalani perawatan jalan. Meski demikian, angka-angka ini masih berselisih dengan data dari Kementerian Kesehatan yang mencatat 12.755 kasus rawat jalan dan 13.371 total penderita. Menurut Dadan, BGN tengah menyelaraskan data tersebut bersama Kemenkes.
“Data kami dan Kemenkes memang berbeda dua orang untuk rawat inap, dan cukup jauh untuk rawat jalan. Tapi kami akan sinkronkan,” ungkap Dadan.
Tingginya jumlah kasus keracunan yang bersumber dari dapur MBG ini memicu reaksi keras dari DPR. Komisi IX bahkan menyuarakan kemungkinan penutupan permanen dapur MBG yang menjadi penyebab keracunan massal. Sebelumnya, beberapa daerah telah melaporkan kejadian luar biasa (KLB) akibat makanan MBG yang dikonsumsi oleh pelajar dan masyarakat penerima manfaat.
Beberapa kasus bahkan melibatkan anak-anak usia sekolah yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh pihak ketiga penyelenggara program MBG. Permasalahan diduga berkaitan dengan pengawasan kebersihan dapur serta kualitas bahan pangan yang digunakan.
BGN pun mendorong agar setiap juru masak di dapur mitra MBG memiliki sertifikasi resmi, guna memastikan standar keamanan dan higienitas pangan dapat ditegakkan. Langkah ini dipandang mendesak mengingat luasnya cakupan distribusi makanan dalam program nasional tersebut.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang diluncurkan sebagai bagian dari strategi penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM. Namun, rentetan kasus keracunan pangan kini menjadi tantangan serius terhadap kredibilitas dan keberlanjutan program ini.
Tanpa perbaikan menyeluruh dari hulu ke hilir, program yang semula menjanjikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat justru dapat menjadi bumerang.