Saya mulai kuliah di Institut Teknologi Bandung pada pertengahan Agustus 2000. Waktu itu suasana masih terasa panas oleh semangat reformasi. Mahasiswa bicara tentang demokrasi, keadilan, dan kebebasan. Nama Soeharto masih sering disebut, kadang dengan kemarahan, kadang dengan rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan.
Saya kuliah di jurusan fisika. Tidak belajar diplomasi, tidak belajar politik. Tapi di ruang kuliah kami sering bicara tentang sistem yang seimbang dan gaya yang saling menahan. Suatu hari saya berpikir, mungkin dunia politik juga punya hukumnya sendiri tentang keseimbangan itu.
Dan di situlah saya mulai mengerti mengapa Orde Baru begitu memuja kata stabilitas.
Soeharto bukan tipe pemimpin yang gemar berdebat di forum internasional. Ia tidak retoris seperti Sukarno. Tetapi ia tahu bagaimana menjaga posisi Indonesia agar tetap dihormati di tengah kekuatan besar dunia. Ia paham bahwa diplomasi tidak harus ramai, yang penting efektif.
Setelah konfrontasi dengan Malaysia berakhir, Indonesia mengubah arah. Tahun 1967 lahirlah ASEAN. Bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menjadi salah satu pendiri organisasi kawasan yang kelak menjadi wadah diplomasi paling penting di Asia Tenggara.
Pilihan itu bukan sekadar strategi luar negeri. Itu juga bagian dari upaya menata kembali reputasi Indonesia setelah masa konflik dan pergolakan politik. Dunia yang dulu mencurigai Indonesia mulai melihatnya sebagai mitra yang stabil.
Diplomasi Orde Baru punya gaya yang khas. Pendekatan yang tenang dan penuh perhitungan. Tidak terlalu dekat dengan blok Barat, tapi juga tidak berpihak ke Timur. Indonesia menjalankan politik bebas aktif dengan cara yang lebih pragmatis.
Banyak analis menyebut Soeharto sebagai diplomat yang diam tetapi efektif. Ia tidak mengandalkan retorika, melainkan kepercayaan personal dan kesabaran. Para pemimpin kawasan, termasuk Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew, mengakui sifatnya yang kalem tapi tegas.
Salah satu momen penting adalah ketika Indonesia menjadi penengah dalam konflik Kamboja pada akhir delapan puluhan. Saat negara lain terjebak dalam kepentingan ideologi, Indonesia tampil sebagai fasilitator yang dipercaya semua pihak. Dari serangkaian pertemuan di Jakarta dan Bali lahirlah jalan menuju perjanjian damai di Paris pada tahun 1991.
Keberhasilan itu memperlihatkan wajah lain dari Indonesia. Negara yang baru saja menata dirinya di dalam negeri ternyata mampu memainkan peran penentu di kawasan.
Namun diplomasi Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari motif politik dalam negeri. Stabilitas regional digunakan untuk memperkuat citra stabilitas nasional.
Hubungan baik dengan negara Barat membuka akses pinjaman dan investasi besar. Lembaga internasional seperti Bank Dunia menjadikan Indonesia contoh negara berkembang yang berhasil menjaga ketertiban.
Di satu sisi, diplomasi itu membawa manfaat ekonomi. Di sisi lain, ia menjadi perisai bagi kekuasaan yang menutup ruang kebebasan. Dunia melihat Indonesia sebagai negara yang aman, tetapi di dalam negeri suara kritik ditekan.
Begitulah paradoks diplomasi Soeharto. Kuat di luar negeri, terkendali di dalam negeri.
Meski begitu, warisan diplomasi itu tetap terasa sampai sekarang. Gaya berhati-hati dan tidak reaktif masih melekat pada kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip bebas aktif tetap menjadi pegangan utama.
Saya melihatnya sebagai sesuatu yang wajar. Diplomasi adalah urusan panjang, bukan hasil satu generasi. Apa yang dibangun pada masa Orde Baru masih menjadi fondasi penting. Kementerian Luar Negeri kita tumbuh dengan budaya profesional dan penuh disiplin.
Namun dunia kini sudah berubah. Tantangan diplomasi tidak lagi sekadar ideologi dan keamanan. Kini yang dihadapi adalah perubahan iklim, teknologi, ekonomi digital, dan arus migrasi.
Dalam situasi seperti itu, gaya diplomasi yang tertutup dan birokratis tidak lagi cukup. Diplomasi sekarang menuntut keterlibatan masyarakat, pelaku ekonomi, dan kalangan muda.
Kita tidak bisa hanya mengulang pola lama yang serba formal dan berhati-hati. Diplomasi publik, kolaborasi lintas negara, dan pendekatan kemanusiaan menjadi keharusan baru.
Pelajaran dari Orde Baru tetap relevan, yaitu pentingnya arah yang jelas dan konsistensi. Tetapi semangat baru harus ditambahkan, yaitu transparansi dan partisipasi.
Soeharto membangun kepercayaan kawasan dengan ketenangan dan disiplin. Generasi sekarang harus menambahnya dengan keterbukaan dan keadilan.
Kekuatan diplomasi sejati bukan hanya pada kemampuan berbicara di forum internasional, tetapi pada kemampuan menjaga kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun dengan kekuasaan semata, melainkan dengan integritas dan komitmen moral.
Saya sering berpikir, seperti dalam pelajaran fisika, sistem yang stabil bukan sistem yang diam. Ia justru sistem yang mampu menahan guncangan tanpa kehilangan bentuk.
Begitu pula diplomasi Indonesia. Ia tidak perlu keras untuk terlihat kuat. Ia hanya perlu seimbang, sabar, dan konsisten.
Orde Baru telah memberi pelajaran tentang pentingnya stabilitas. Sekarang tugas kita adalah menambahkan kebebasan di dalamnya. Dengan begitu, diplomasi Indonesia akan tetap berdiri tegak di tengah dunia yang terus berubah, tanpa kehilangan arah dan jati diri.