Perjalanan transformasi kota itu dimulai bukan dari megahnya batu bata atau bangunan kolonial yang menjulang—melainkan dari tanah yang dulunya merupakan kawasan rawa-rawa. Perlahan, wilayah ini direkayasa dan dijadikan pusat pemerintahan modern oleh pemerintah kolonial Belanda. Tercatat, pada 20 Juni 1918, Kota Mojokerto—yang sebelumnya bagian dari kawasan rural—ditetapkan sebagai stadsgemeente (gemeente), yakni pemerintahan kota dengan otonomi administratif oleh pemerintah Hindia Belanda.
Awal Transformasi: Rawa Menjadi Kota
Wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Mojokerto pada awal abad ke-20 masih berupa lahan berair dan pemukiman sederhana. Proses pembentukan kotamadya kecil ini melibatkan pembebasan lahan, drainase, dan penataan tata kota oleh pemerintah kolonial.
Keputusan menjadi gemeente ditetapkan melalui Keputusan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918. Dengan status tersebut, Mojokerto memperoleh hak mengatur sendiri urusan pemerintahannya—mulai dari anggaran kota, fasilitas umum, hingga pengelolaan hunian warga lokal dan Eropa.
Gemeente Mojokerto: Arsitektur Pemerintahan Kolonial
Sebagai kota otonom, Mojokerto mulai dikembangkan dengan gaya kota kolonial modern: adanya pemisahan zona hunian, kawasan perdagangan, dan administrasi. Kantor pemerintahan, jaringan jalan rapi, serta fasilitas publik menjadi bagian dari transformasi kota ini.
Salah satu ciri khas zaman itu adalah pemisahan etnis dan fungsi ruang, di mana warga Eropa tinggal terpisah dari pribumi. Praktik ini mengikuti pola umum kota kolonial di Hindia Belanda.
Peran Strategis Mojokerto dalam Jawa Timur
Status sebagai gemeente menjadikan Mojokerto memiliki peran penting dalam jaringan transportasi dan perdagangan regional. Terletak di jalur strategis antara Surabaya dan Jombang, kota ini menjadi simpul antara pedalaman dan pesisir utara Jawa.
Perubahan ini menggeser Mojokerto dari wilayah agraris biasa menjadi pusat pemerintahan yang terorganisir dan berkembang lebih cepat dari daerah sekitarnya.
Warisan 20 Juni 1918 dan Relevansinya Kini
Hari jadi Kota Mojokerto yang diperingati setiap 20 Juni menjadi pengingat bahwa kota ini telah lama memiliki identitas administratif. Pencapaian sebagai gemeente sejak 1918 menjadi salah satu tonggak sejarah kota tertua di Jawa Timur yang sudah mengelola dirinya sendiri sebelum kemerdekaan Indonesia.
Warisan ini menjadi bagian penting dalam memaknai pembangunan Mojokerto hari ini, sekaligus memberi arah dalam menjaga kesinambungan sejarah dan tata kelola yang berakar kuat.
Tantangan dan Peluang Menuju Kota Modern
Sebagai kota yang pernah menjadi gemeente, Mojokerto menghadapi tantangan pembangunan kota modern di atas warisan kolonial: mengelola infrastruktur tua, merancang kawasan bersejarah, dan mendorong pertumbuhan kawasan pinggiran.
Namun, dari tantangan itu muncul peluang: Kota Mojokerto dapat mengangkat sejarahnya sebagai kekuatan identitas. Narasi “Dari Rawa-Rawa ke Kota” bisa menjadi inspirasi branding kota berbasis sejarah.
Lahirnya Kota Mojokerto sebagai gemeente pada 20 Juni 1918 bukan hanya catatan administratif, melainkan juga simbol perubahan sosial dan budaya. Dari lahan rawa, kota ini menjelma menjadi pusat pemerintahan dan urbanisasi yang kini berdiri tegak di Jawa Timur.
Sejarah ini adalah warisan yang harus dijaga dan dijadikan pijakan untuk membangun masa depan Mojokerto sebagai kota yang sadar jati dirinya—sebuah kota yang lahir dari sejarah, dan terus tumbuh dalam cita-cita kemajuan.