Samarinda – Di balik pencapaian gemilang realisasi pendapatan Kalimantan Timur tahun 2024 yang menembus Rp22,8 triliun—melampaui target APBD sebesar Rp21,2 triliun—Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim mengingatkan agar pencapaian ini tidak menjadi selimut bagi berbagai persoalan struktural yang masih mengemuka. Peringatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Selasa (17/6/2025), melalui Juru Bicara Fraksi, Shemmy Permata Sari.
Shemmy mengkritisi kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Ia menyoroti kinerja PT Asuransi Bangun Askrida yang nihil kontribusinya dari target Rp30 juta, serta realisasi dividen BUMD lainnya yang hanya mencapai Rp38,37 miliar atau 56,33 persen dari target Rp68,12 miliar.
“Ini mencerminkan kinerja BUMD kita masih jauh dari harapan,” ujarnya dalam sidang tersebut.
Golkar juga mempertanyakan progres implementasi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 mengenai penagihan piutang daerah. Dengan nilai piutang pajak mencapai Rp259 miliar dan retribusi Rp125 miliar, Fraksi meminta kejelasan apakah angka tersebut akan ditagih atau dihapuskan dari neraca daerah.
Dalam sektor pendidikan, kendati alokasi anggaran mencapai Rp4,77 triliun dan terserap 96,16 persen, Fraksi Golkar menyebut tantangan nyata masih menghantui. Shemmy menyoroti ketimpangan distribusi guru, minimnya fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, serta kualitas SDM pengajar yang belum merata.
“Distribusi guru belum merata, sarana prasarana masih minim di daerah 3T, dan kualitas SDM pengajar belum memadai,” jelasnya.
Beasiswa Kaltim Tuntas juga menjadi perhatian. Fraksi Golkar mendorong perbaikan tata kelola program ini, yang dinilai kerap bermasalah dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di sektor kesehatan, Golkar mencatat kekurangan tenaga medis, terutama spesialis. Berdasarkan data yang mereka miliki, Kalimantan Timur masih kekurangan sekitar 2.000 dokter untuk mencapai standar ideal pelayanan kesehatan menurut WHO.
Sektor pertanian dan peternakan juga disorot karena masih terkendala pasokan benih unggul, distribusi pupuk bersubsidi, serta rendahnya keterlibatan generasi muda. Pemerintah daerah diminta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah untuk meningkatkan kemandirian pangan.
Realisasi anggaran infrastruktur pun mendapat sorotan, dengan serapan hanya 93,63 persen dari total alokasi Rp3,7 triliun. Fraksi Golkar meminta data konkret terkait penanganan jalan rusak berat sepanjang 111,46 km. Sementara itu, pada sektor perumahan rakyat, dari alokasi Rp265,2 miliar hanya Rp228,4 miliar yang terealisasi, dan dampaknya dinilai belum jelas bagi masyarakat.
“Kami minta APIP lebih aktif mengawasi agar temuan BPK tak terus berulang,” tutup Shemmy, menegaskan pentingnya pengawasan internal yang kuat untuk memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ADV).