Samarinda – Anggaran publik yang tak terserap maksimal dinilai sebagai alarm bagi buruknya perencanaan pemerintah daerah. Damayanti, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur, menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang mencapai Rp2,5 triliun sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan eksekusi program pemerintah provinsi.
“Silpa sebesar Rp2,5 triliun itu bukan angka kecil. Ada hak masyarakat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, namun tertunda pelaksanaannya,” ujar Damayanti saat diwawancarai di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025) yang lalu.
Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya mampu menjawab berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ia mencontohkan kondisi di Balikpapan yang masih kekurangan ruang belajar dan fasilitas sekolah yang memadai.
“Kalau kita lihat, misalnya di Balikpapan, banyak sekolah yang masih kekurangan ruang belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Ini tentu sangat disayangkan jika anggaran yang tersedia justru menjadi Silpa,” katanya menambahkan.
Fraksi PKB mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan evaluasi serius terhadap proses penyusunan anggaran. Menurut Damayanti, perencanaan harus lebih jeli dan realistis, disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat agar anggaran bisa terserap optimal.
“Kami berharap ke depan pemerintah provinsi bisa lebih jeli dan realistis dalam menyusun program. Jangan sampai hak masyarakat hanya terhenti di atas kertas karena programnya tidak bisa dieksekusi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), dengan memprioritaskan sektor yang benar-benar dibutuhkan rakyat.
“Fraksi PKB akan mengawal dengan serius agar sisa anggaran ini bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program nyata. Bukan hanya jadi angka dalam laporan keuangan,” ujar Damayanti.
Dengan sorotan ini, Fraksi PKB berharap pemerintah provinsi dapat memperkuat sistem perencanaan berbasis kebutuhan dan memperkecil potensi Silpa agar dana publik benar-benar memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (ADV).