Jember – Riuh media sosial yang menyoroti menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember langsung dijawab dengan langkah cepat pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan kualitas dan standar gizi makanan bagi siswa. Seperti alarm darurat yang memanggil respons sigap, sidak ini dilakukan untuk meredam keresahan publik sekaligus meluruskan persoalan di lapangan.
Sidak dilaksanakan pada Jumat (30/1/2026) di dapur MBG Jalan Sriwijaya, Kecamatan Sumbersari. Tim dipimpin Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jember Akhmad Helmi Luqman, didampingi Asisten Ratno C. Sembodo serta unsur Muspika Sumbersari. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh, mulai dari penyimpanan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga mekanisme pendistribusian ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Helmi menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut atas perintah langsung Bupati Jember Muhammad Fawait, menyusul viralnya unggahan warganet yang mempertanyakan kecukupan gizi menu MBG. Dalam video yang beredar, terlihat menu yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan gizi anak sekolah.
“Informasi di media sosial menyebut ada menu yang hanya berisi satu tusuk sate dan lontong. Masyarakat menilai itu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi anak. Karena itu kami diminta Pak Bupati untuk memastikan langsung kondisi di lapangan,” ujar Helmi.
Dari hasil sidak, Satgas MBG menemukan adanya kesalahan koordinasi internal di SPPG, khususnya antara pengelola dapur, ahli gizi, dan relawan distribusi. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan jumlah menu yang diterima siswa tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis program.
“Menu yang seharusnya tiga tusuk sate, ternyata hanya satu tusuk yang sampai ke siswa. Ini terjadi di beberapa sekolah TK. Kami sudah memberikan pembinaan dan meminta SOP benar-benar dijalankan,” tegas Helmi.
Ia menekankan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi muda, sehingga tidak boleh dijalankan setengah-setengah. Pemkab Jember, kata dia, akan memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG di wilayahnya.
“Ke depan, setiap dapur MBG wajib menginformasikan menu harian secara terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” tambahnya.
Selain SPPG Sriwijaya, Satgas MBG juga melakukan pengecekan ke SPPG Sumbersari dan Umbulsari berdasarkan laporan masyarakat. Meski ditemukan ketidaksesuaian menu di beberapa titik, pendistribusian MBG tetap berjalan dan dilakukan penggantian menu agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi.
Kepala Dapur SPPG Sriwijaya Putri Maulidiyha menjelaskan bahwa pada hari menu yang dipersoalkan, sajian buah sebenarnya diganti dengan susu segar. Namun, sekolah yang bersangkutan tidak menerima susu tersebut sehingga kembali ke dapur dan tidak dikonsumsi.
“Menu hari itu memang tidak ada buah karena diganti susu. Namun sekolah tidak menerima susu sehingga tidak sampai ke siswa,” jelas Putri.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran menu MBG masih sesuai petunjuk teknis yang berlaku. “Ompreng kecil Rp8 ribu dan ompreng besar Rp10 ribu. Informasi anggaran Rp15 ribu belum berjalan,” katanya.
Sementara itu, Ahli Gizi SPPG Sriwijaya Monica Budianti mengakui adanya kesalahan komunikasi internal yang berdampak pada distribusi menu. Ia memastikan bahan makanan yang seharusnya dibagikan masih tersedia di dapur dan akan disalurkan pada hari berikutnya.
Sebagai tindak lanjut, pengelola SPPG Sriwijaya berkomitmen memperketat quality control dan pengawasan internal agar layanan MBG untuk 12 sekolah dengan total 2.746 siswa ke depan benar-benar sesuai standar gizi. Pemkab Jember berharap evaluasi cepat ini mampu mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan tujuan utama MBG, yakni pemenuhan gizi anak, tetap terjaga.