Kediri – Transparansi bukan sekadar slogan bagi Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Dengan komitmen kuat pada akuntabilitas anggaran, pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur pada Rabu (26/3/2025).
Penyerahan LKPD ini menjadi wujud nyata keseriusan Pemkab Kediri dalam menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dokumen tersebut disusun secara cermat mengacu pada standar akuntansi pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Mas Dhito menyampaikan harapan agar laporan keuangan tahun ini kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti yang telah diraih delapan kali berturut-turut sebelumnya.
“Hasil pemeriksaan BPK kita sudah 8 kali berturut-turut (mendapatkan Opini WTP) semoga tahun ini (LKPD Tahun Anggaran 2024) kita mendapat untuk yang ke-9 kalinya,” ucapnya dalam kesempatan terpisah.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, memberikan apresiasi terhadap kepala daerah di Jawa Timur yang telah menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu. Ia menyebut, pemeriksaan laporan keuangan daerah akan diselesaikan paling lambat dalam waktu dua bulan sejak dokumen diterima.
“Nanti 26 Mei paling lambat disampaikan hasil pemeriksaan,” ungkap Yuan Candra.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk memperoleh opini WTP, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertama, laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Kedua, tidak boleh ada pembatasan ruang lingkup pemeriksaan oleh auditor BPK.
Proses penyerahan LKPD ini bukan hanya prosedural, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri terus menekankan pentingnya akurasi, kepatuhan hukum, dan transparansi dalam setiap tahapan pelaporan.
Dengan langkah konsisten ini, Pemkab Kediri berharap bisa mempertahankan opini WTP untuk kesembilan kalinya dan terus menjadi contoh praktik keuangan yang bersih dan kredibel di Jawa Timur.