Jember – Bupati Jember Muhammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, mengambil langkah berbeda dengan menolak anggaran pembelian mobil dinas baru. Sebaliknya, dana sebesar Rp600 juta yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas itu dialihkan untuk program sosial, seperti bantuan bagi penyandang disabilitas dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) milik fakir miskin.
“Saya minta anggaran mobil dinas bupati dialihkan untuk disabilitas dan pembangunan rumah tidak layak huni milik fakir miskin,” ujar Gus Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Kamis (20/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa kendaraan dinas yang digunakannya saat ini, Toyota Avanza Veloz, masih dalam kondisi baik dan cukup untuk menunjang tugasnya sebagai kepala daerah.
“Saya rasa mobil dinas yang saya pakai masih cukup baik dan masih bagus, sehingga anggaran untuk beli mobil dinas akan dialihkan untuk masyarakat,” tambahnya.
Menurut Gus Fawait, keputusan ini merupakan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan, terutama penyandang disabilitas dan fakir miskin. Ia juga menegaskan bahwa pemimpin harus menunjukkan kesederhanaan, meskipun memiliki akses terhadap fasilitas mewah.
“Saya mohon izin kepada pimpinan DPRD, saya serahkan anggaran mobil dinas bupati tersebut kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di Jember,” katanya.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti memangkas pengeluaran tanpa tujuan, tetapi memastikan dana digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyambut baik keputusan tersebut dan mengapresiasi langkah Gus Fawait yang memilih mengalihkan anggaran mobil dinas untuk kepentingan sosial.
“Alokasi anggaran mobil dinas itu akan digeser atau dialihkan pada saat pembahasan perubahan APBD Jember tahun anggaran 2025 dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam program perbaikan RTLH,” ujarnya.
Keputusan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pejabat daerah lainnya dalam mengutamakan kepentingan rakyat, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.