Mojokerto – Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 memicu perdebatan publik. Efisiensi ini bertujuan mengoptimalkan APBN, namun berdampak pada lapangan kerja. Kasus mencoloknya, PHK massal yang tersiar di RRI dan TVRI yang menimbulkan keresahan pekerja (23/02/2025).
Dalam upaya menghemat anggaran, Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memangkas pengeluaran yang tidak produktif. Meski bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi kepentingan rakyat, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan aktivis perempuan.
Ketua Umum Korps HMI Wati (KOHATI) Cabang Mojokerto, Tri Listya Lukmanda atau yang akrab disapa Manda, turut menyoroti kebijakan ini. Ia menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang pemerintah terapkan tidak sejalan dengan struktur kabinet yang justru semakin gemuk. “Jika memang pemerintah ingin melakukan efisiensi, seharusnya juga memperhitungkan efektivitas kabinet yang besar ini. Ironisnya, di saat anggaran dipangkas, jumlah menteri yang menjabat tetap tinggi,” ujar Manda dalam wawancaranya (23/02/2025).
Selain itu, Manda menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam kabinet. Dari puluhan menteri yang terlantik, hanya lima di antaranya merupakan perempuan. Ia menilai minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan berdampak pada kurangnya perspektif gender dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran ini. “Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak spesifik terhadap perempuan berisiko meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi,” tegasnya.
Manda juga menekankan bahwa dampak efisiensi anggaran terhadap PHK tidak bisa kita anggap remeh, terutama bagi perempuan yang terdampak secara ekonomi. “Ketika kepala keluarga mengalami PHK, perempuan sering kali menjadi pihak yang harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi keluarga yang menurun. Ini bisa berdampak pada meningkatnya angka perceraian akibat tekanan ekonomi,” jelasnya.
Saran Untuk Pemerintah Terkait Efisiensi Anggaran
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini secara lebih menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Efisiensi anggaran seharusnya tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada pemangkasan biaya. “Pemerintah harus mencari solusi lain agar efisiensi ini tidak justru merugikan rakyat kecil, terutama perempuan yang masih mengalami ketidaksetaraan dalam aspek sosial dan ekonomi,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi visi besar Indonesia Emas 2045. Dampak negatifnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika pengelolaannya tidak baik. Oleh karena itu, berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil, harus terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada keadilan sosial.
Dengan berbagai tantangan yang muncul, efisiensi anggaran harus terlaksana dengan pendekatan yang lebih inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga melindungi kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya perempuan yang memiliki peran krusial dalam stabilitas ekonomi keluarga. Di tengah upaya mencapai Indonesia Emas 2045, kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat menjadi kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik.