Samarinda – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat rehabilitasi mangrove pada 2024 sesuai target yang telah ditetapkan.
Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan-Papua BRGM, Giri Suryanata, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen mempercepat restorasi mangrove, terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh Bank Dunia.
“Target 2024 untuk Kalimantan Timur cukup besar, sekitar 25.000 hingga 30.000 hektare. Ini tersebar di beberapa kabupaten yang memiliki garis pantai dan potensi mangrove,” ujar Giri di Samarinda, Minggu (28/7/2024).
Target Rehabilitasi Mangrove
Program restorasi mangrove di Kaltim merupakan bagian dari program nasional. Pelaksanaanya melibatkan provinsi lain seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara. Kegiatan restorasi mangrove dengan pendanaan Bank Dunia telah dimulai di Kalimantan Utara.
“Kami berharap kegiatan serupa segera bisa dilaksanakan di Kaltim. Saat ini, kami sedang melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya,” tambah Giri.
Target rehabilitasi mangrove di Kaltim pada 2024 sejalan dengan target nasional. Secara nasional, sebaran mangrove di Kaltim masuk lima besar. Luasnya sekitar 217 ribu hektare, sedangkan lahan indikatif BRGM seluas 114 ribu hektare.
Tantangan dan Manfaat Rehabilitasi
Giri mengakui bahwa mencapai target tersebut menjadi tantangan tersendiri, baik dari segi teknis maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan kepada masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program restorasi ini.
“Pendekatan kepada masyarakat sangat penting. Kita harus melibatkan mereka sejak awal agar program restorasi ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelas Giri.
Restorasi mangrove memiliki banyak manfaat, seperti penahan gelombang dan arus laut untuk mencegah abrasi pantai, filter alami yang menyaring polutan untuk menjaga kualitas air, habitat bagi berbagai jenis satwa, dan kemampuan menyerap karbon dioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
“Kita ingin mangrove di Kaltim tidak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” kata Giri.
Koordinasi Antarinstansi
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Sopian Noor, menjelaskan bahwa DLH Kaltim berperan dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan data terkait rehabilitasi mangrove.
“Kami mengumpulkan data dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyusun strategi rehabilitasi yang efektif,” ujar Sopian.
DLH Kaltim juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya mangrove dan manfaatnya. Pihaknya memberikan penyuluhan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kelestarian mangrove.
“Saat ini, DLH Kaltim tengah fokus pada rehabilitasi mangrove di kawasan Delta Mahakam. Delta Mahakam merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk rehabilitasi mangrove,” kata Sopian.
Rehabilitasi mangrove di Kaltim dilakukan secara sinergis antara berbagai instansi seperti DLH, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, dan BRGM. Kerja sama antarinstansi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi mangrove.