Pemprov Kaltim Rancang Rencana untuk Mengubah Sektor Energi dan Ekonomi

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merancang rencana besar untuk mengubah sektor energi dan ekonominya, dengan fokus pada persiapan daerah tersebut sebagai mitra utama dalam program Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024.“Menurut undang-undangnya, Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi di Kalimantan akan menjadi mitra IKN. Ini berarti bahwa mereka tidak lagi hanya menjadi daerah penyangga yang terhubung dengan IKN saat dibutuhkan, tetapi sekarang memiliki relasi sebagai penyuplai utama untuk IKN,” ungkap Sekda Sri Wahyuni.

Sebagai mitra, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi IKN melalui potensi yang dimiliki oleh kabupaten dan kota di provinsi tersebut, seperti produk pertanian, perikanan, dan hasil olahan industri kecil.

Sri Wahyuni juga mengakui bahwa saat ini, Sulawesi Tenggara dan wilayah sekitarnya telah berperan dalam menyuplai bahan material bangunan untuk IKN, sementara Sulawesi Selatan telah bersiap sebagai daerah penyangga untuk pasokan pangan.

Menurutnya, terkait dengan ketersediaan dan ketahanan pangan tersebut perlu dipikirkan jalur koneksi yang mudah antardaerah dengan lokasi IKN.

“Kami akan segera memetakan berbagai komoditas daerah, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, juga komoditas perdagangan industri dan lainnya yang ada di daerah,” katanya.

Pada 2024, ketika telah diinisiasi desain besar untuk transformasi energi dan ekonomi, kemudian ditangkap peluangnya oleh Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Badan Pemerintah Jerman ini cukup peduli dengan perencanaan dan pengembangan wilayah sekitar IKN.

Oleh karena itu, nota kesepahaman Kaltim dan GIZ pada 2024 akan melakukan kajian dengan melibatkan kabupaten dan kota.

Ia berharap, kajian yang dilakukan GIZ, Bappeda, akademisi bersama kabupaten dan kota, bisa membuka informasi tentang potensi komoditas, kebutuhan produksi, dan lokasi.

“Saya menganggap FGD (Focus Group Discussion) menjadi media yang sangat baik bagi provinsi untuk mendapat informasi awal dari kabupaten dan kota,” pungkasnya.