Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sejumlah pejabat baru dalam lingkup pemerintahan, termasuk wakil menteri dan asisten khusus presiden. Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara pada Rabu (8/10/2025) sebagai bagian dari strategi penguatan struktur birokrasi pemerintahan pusat.
Dua posisi wakil menteri yang diisi dalam pelantikan kali ini adalah Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Akhmad Wiyagus merupakan purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kabaintelkam, sementara Benjamin dikenal sebagai dokter spesialis paru dan pernah menjadi asisten khusus di Kementerian Pertahanan.
“Presiden memutuskan menambah satu wakil menteri di Kemendagri,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menanggapi struktur baru yang diterapkan di Kementerian Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa kebutuhan wakil menteri di Kementerian Kesehatan juga dipertimbangkan untuk mendukung penanganan isu kesehatan yang semakin kompleks, termasuk gizi nasional dan pelayanan kesehatan primer.
Selain itu, Prabowo turut melantik dua Asisten Khusus Presiden, yaitu Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra. Dirgayuza akan bertugas di bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, sedangkan Agung fokus pada Analisa Data Strategis. Keduanya telah lama mendampingi Presiden dalam kapasitas informal dan kini diresmikan secara legal agar tugas-tugas mereka memiliki dasar hukum yang jelas.
Pejabat dari Sekretariat Negara menyampaikan bahwa penunjukan ini bersifat fungsional untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dan komunikasi publik yang lebih strategis.
Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan pelantikan sepuluh Duta Besar dan satu Wakil Duta Besar untuk penugasan di negara-negara sahabat. Langkah ini merupakan bagian dari penyegaran diplomatik untuk memperkuat hubungan luar negeri Indonesia di berbagai kawasan strategis.
Penambahan posisi wakil menteri dan asisten khusus ini dipandang sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo untuk mendorong efektivitas birokrasi dan mempercepat implementasi program strategis nasional, terutama di sektor kesehatan, pemerintahan daerah, serta komunikasi kebijakan.