Kediri – Kota yang tertata bukan hanya soal bangunan, tapi tentang masa depan bersama. Pemerintah Kota Kediri menggelar Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun Anggaran 2025 di Hotel Viva, Kamis (23/10/2025) kemaren, sebagai langkah awal menyusun tata ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, yang akrab disapa Mbak Wali, membuka acara ini dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk memberikan saran dan pandangan yang membangun. Ia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam merumuskan arah pembangunan Kota Kediri ke depan.
“RDTR merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tata ruang kota. Maka dari itu, kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu agar nantinya dalam penyusunan RDTR sesuai dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya dalam sambutan.
Mbak Wali menjelaskan bahwa konsultasi ini adalah bagian dari proses revisi Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Kediri 2021–2041, yang kini dianggap kurang relevan dengan kondisi terkini. Melalui forum ini, pemerintah ingin menggali aspirasi masyarakat, menjaring isu strategis, dan memperkuat substansi teknis RDTR yang akan menjadi landasan pemanfaatan ruang kota.
Ia menekankan bahwa saat ini Kediri tengah berada dalam fase percepatan transformasi, baik dari aspek infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga tata ruang. Karena itu, penyusunan RDTR harus mampu mengarahkan pertumbuhan kota secara terpadu dan ramah lingkungan, mendukung visi pembangunan “Kota Kediri yang MAPAN”.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun RDTR yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tapi juga menciptakan konektivitas pembangunan dengan wilayah sekitarnya,” jelasnya.
Mbak Wali berharap proses ini dapat menghasilkan dokumen teknis RDTR yang akuntabel dan berorientasi pada keseimbangan pembangunan serta pelestarian lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dianggap krusial demi menghadirkan RDTR yang benar-benar menjadi acuan bersama, tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga kebermanfaatan nyata di lapangan.
“Keterlibatan dan masukan dari seluruh stakeholder hari ini akan menjadi landasan untuk penyusunan dokumen RDTR yang berkualitas, mendukung pemerataan pembangunan, dan menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Purnomo, Kepala Dinas PUPR Endang Kartikasari, perwakilan OPD, camat, dan tamu undangan lainnya. Sementara dari pihak provinsi, hadir secara daring perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Bina Marga Jawa Timur.