Kota Banjar – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M., membagikan tiga ton beras kepada masyarakat Kota Banjar dalam kegiatan bakti sosial di Gedung Graha Banjar Idaman (GBI), Sabtu (21/11/2026). Penyaluran bantuan tersebut berlangsung setelah sosialisasi pajak daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.
Setiap penerima memperoleh lima kilogram beras. Dengan jumlah bantuan mencapai tiga ton, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Tina Wiryawati, legislator Fraksi Partai Gerindra, mengatakan kepedulian terhadap masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui penyerapan dan penyampaian aspirasi. Menurutnya, kepedulian sosial juga perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.
“Berbagi bukan semata-mata diukur dari seberapa besar bantuan yang diberikan, melainkan tentang kepedulian dan ketulusan untuk saling membantu. Melalui kegiatan ini, kami ingin semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Kota Banjar terus terjaga,” ujar Tina.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan rumah tangga penerima sekaligus memelihara semangat saling membantu di tengah masyarakat.
Sebelum penyaluran beras, kegiatan diawali dengan sosialisasi pajak daerah oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Tina menilai sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di setiap wilayah. Pendekatan yang berhasil di suatu daerah belum tentu menghasilkan dampak serupa di daerah lain.
“Sebetulnya, semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin efektif hasilnya. Kesadaran masyarakat memang perlu terus diingatkan. Namun, setiap daerah memiliki karakteristik dan kultur yang berbeda sehingga pendekatannya juga harus disesuaikan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan perbedaan karakteristik wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis. Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak membutuhkan strategi yang sesuai dengan kondisi geografis, akses pelayanan, dan kebiasaan masyarakat.
Di wilayah tertentu, kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau agen pembayaran dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan layanan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat.
Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, Tina menyebut tingkat pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis berada pada kisaran 70 persen, sedangkan Kota Banjar sekitar 78 persen.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, ia berharap pemerintah daerah bersama Samsat mengoptimalkan pelayanan dan pendekatan kepada wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.
Tina juga mengapresiasi pelayanan Samsat Kota Banjar yang disebutnya telah beroperasi tujuh hari dalam seminggu. Meski demikian, ia menilai perluasan akses pelayanan tetap diperlukan agar masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pelayanan sudah luar biasa karena Samsat tetap bekerja tujuh hari dalam seminggu. Namun, untuk meningkatkan capaian pajak, perlu dimaksimalkan lagi pendekatan kepada masyarakat, misalnya melalui kunjungan dari rumah ke rumah serta pemanfaatan jaringan kelompok masyarakat,” katanya.
Selain meningkatkan pelayanan, Tina mendorong pemetaan kendaraan bermotor yang terdaftar dan beroperasi di Kota Banjar. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran lebih akurat mengenai potensi penerimaan pajak daerah.
Menurut informasi yang diterimanya, sebagian kendaraan yang masuk dalam pendataan potensi pajak di wilayah tersebut berasal dari luar Kota Banjar. Kondisi ini, menurut Tina, perlu dianalisis agar kebijakan peningkatan penerimaan pajak disusun berdasarkan data yang tepat.
Ia turut menyoroti kendala jarak yang dihadapi masyarakat di wilayah pelosok dan perbatasan. Warga yang tinggal jauh dari kantor Samsat membutuhkan pilihan layanan yang lebih mudah diakses.
Karena itu, Tina mendorong optimalisasi Samsat keliling, pengembangan outlet pembayaran, serta kerja sama dengan kelompok masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.
Ia juga mengingatkan agar pengembangan layanan pembayaran digital memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Kepemilikan telepon genggam, menurutnya, tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang memahami prosedur pembayaran pajak secara digital.
“Jangan sampai kita hanya berasumsi masyarakat sudah melek digital karena menggunakan telepon genggam. Belum tentu mereka memahami literasi digital untuk membayar pajak. Ini perlu menjadi kajian tersendiri agar pelayanan digital benar-benar bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ida, salah seorang warga penerima bantuan, mengaku bersyukur atas beras yang diperolehnya. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat karena masyarakat mendapatkan edukasi perpajakan sekaligus bantuan kebutuhan pokok.
“Alhamdulillah, selain mendapatkan wawasan soal pajak daerah, bantuan beras ini juga sangat bermanfaat bagi kami sekeluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Terima kasih atas kepedulian Ibu Hj. Tina Wiryawati kepada warga,” ungkap Ida.
Tina Wiryawati merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII, meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Kegiatan di Gedung Graha Banjar Idaman tersebut mempertemukan dua agenda, yakni edukasi kewajiban perpajakan dan bantuan sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pajak daerah sekaligus memperoleh manfaat langsung dari penyaluran bantuan pangan.
