Samarinda – Dalam upaya menjaga akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan sisa dana program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,5 miliar akan dimasukkan ke dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Wakil Gubernur Seno Aji menyatakan bahwa dana tersebut akan direncanakan ulang penggunaannya untuk tahun berikutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025). Ia menjelaskan bahwa sisa anggaran tidak bisa digunakan karena masa pelaksanaan sudah berakhir, sehingga perlu disimpan untuk digunakan kembali pada tahun anggaran mendatang.
“Masih ada sisa dana Rp3,5 miliar yang belum digunakan. Karena waktu pelaksanaan sudah lewat, maka akan kami silpakan dulu dan direncanakan kembali penggunaannya tahun depan,” ujarnya.
Langkah ini diambil bersamaan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024. Namun, BPK tetap memberikan 27 temuan dan 63 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov, termasuk terkait penyaluran anggaran pendidikan.
“Setelah ini, kita akan rapikan seluruh proses penyaluran beasiswa dan tindak lanjuti catatan dari BPK. Dalam 60 hari kerja, semua perangkat daerah yang terkait akan diminta membuat rencana aksi,” tegas Seno.
Program BKT, yang menjadi unggulan pada masa kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi, kini telah dihentikan. Sebagai gantinya, Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji mengusung program Gratispol dan Jospol sebagai bentuk baru dari bantuan pendidikan.
“Selama Rudy-Seno memimpin, tidak ada lagi program beasiswa seperti sebelumnya. Fokus utama kami saat ini adalah menjalankan program Gratispol dan Jospol,” lanjut Seno.
Dalam skema Gratispol, mahasiswa baru tidak perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga semester delapan. Sementara Jospol ditujukan untuk siswa SMA/SMK dan madrasah dengan bantuan berupa seragam gratis.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp750 miliar untuk mendukung program pendidikan gratis ini. Menurut Seno, langkah ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan di seluruh Kaltim.
Terkait pencapaian opini WTP, Seno menegaskan bahwa prestasi tersebut mencerminkan transparansi dan kinerja baik OPD dalam pengelolaan keuangan. Namun, ia mengingatkan bahwa rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti secara konkret sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.
“Artinya, laporan keuangan kita semakin terang kepada masyarakat. Tapi kita harus sadar bahwa perbaikan tetap diperlukan,” katanya.
Pemprov berkomitmen memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran agar program prioritas seperti pendidikan gratis bisa dijalankan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Dana ini bukan hilang, tapi kita tempatkan dulu dalam Silpa. Tahun depan akan kita gunakan kembali, tentunya dengan mekanisme yang lebih baik dan tertib,” tutupnya.