Sangatta – Internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh Ronny Bonar Hamonangan Siburian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo Staper) Kutai Timur, saat ditemui di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (18/11/2025).
Menurut Ronny, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Kominfo Staper tengah memacu percepatan pemerataan akses internet melalui program “Merdeka Sinyal”, yang ditujukan khusus untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami blank spot atau ketiadaan sinyal.
“Seluruh kantor desa dari 139 desa dan dua kelurahan sudah tersambung akses internet. Fokus kami memang di administrasi dulu. Tapi ke depan, internet akan disebar ke area-area publik lainnya untuk mendukung aktivitas warga,” ujarnya.
Program Merdeka Sinyal sejalan dengan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan melibatkan kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan telekomunikasi. Ronny menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, namun Kominfo terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia secara bertahap.
Ia juga menjelaskan bahwa ke depan, setiap desa di Kutim akan dibantu dalam pengembangan website desa sebagai sarana penyebaran informasi, transparansi program pemerintahan, serta promosi potensi lokal seperti produk UMKM dan pariwisata.
“Kita sedang menginventarisir wilayah yang masih belum terjangkau provider. Mana yang bisa dijangkau, kita bantu fasilitasi. Mana yang tidak, akan kita cari solusi jangka panjangnya. Intinya, kita bertahap menutupi celah digital itu,” kata Ronny.
Lebih lanjut, ia mengimbau pemerintah desa penerima fasilitas agar tidak hanya menggunakan internet untuk kebutuhan administratif, tetapi juga mengoptimalkannya untuk pelayanan digital yang lebih luas, termasuk pendidikan daring dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program Merdeka Sinyal diharapkan menjadi pondasi digitalisasi desa di Kutim, sejalan dengan upaya pemerintah daerah membangun ekosistem informasi yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV).