Mojokerto – Perencanaan tanpa partisipasi ibarat peta tanpa arah. Semangat itu mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2027 yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balaikota Mojokerto, Jumat (20/2/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dokumen perencanaan ditetapkan lebih lanjut.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta perwakilan masyarakat. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan tahunan yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan RKPD. Menurutnya, partisipasi warga menjadi kunci agar arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kepentingan terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan tidak hanya dirumuskan oleh pemerintah. Kita butuh masukan secara bottom-up karena sasaran dan objek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri,” kata wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut.
Dalam pemaparannya, Ning Ita juga mengingatkan bahwa pembangunan Kota Mojokerto tetap berpedoman pada RPJMD 2025–2029 dengan visi mewujudkan kota yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Ia menguraikan sejumlah indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.
“Indikator pertama adalah indeks pembangunan manusia. Capaian tahun 2025 sebesar 82,35, meningkat sebesar 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu ini kita rumuskan, kita rencanakan harus meningkat secara graduatif dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Selain IPM, indikator kedua yang menjadi perhatian adalah tingkat kemiskinan. Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan tren penurunan angka kemiskinan secara bertahap, baik dari sisi jumlah, kedalaman, maupun sebarannya.
“Semakin sedikit angka kemiskinannya, bagaimana upaya-upaya supaya penurunan ini secara graduatif. Jadi tingkat kedalamannya juga semakin berkurang, kemudian penyebarannya juga semakin menyempit sehingga fokus kita dalam penanganan kemiskinan itu bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Indikator ketiga yakni pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,15 persen pada triwulan ketiga 2025. Pemerintah daerah optimistis tren ini dapat terus meningkat meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi ini tahun 2025 triwulan ketiga mencapai 5,15 persen. Tentu ini trennya kalau pertumbuhan ekonomi berarti harus naik. Meskipun kita tahu kita sedang dihadapkan pada ekonomi nasional yang masih belum bisa dikatakan pasti,” terangnya.
Sementara itu, gini rasio sebagai indikator keempat menunjukkan tren positif dengan ketimpangan yang semakin menyempit. Pemerintah menargetkan rasio tersebut kembali menurun pada 2027 sebagai tanda distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Pada indikator kelima, yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT), Ning Ita menyoroti adanya kenaikan angka pengangguran meski kemiskinan menurun. Untuk mengatasi hal itu, Pemkot Mojokerto berharap beroperasinya 11 SPPG yang masing-masing menyerap sedikitnya 45 tenaga kerja, serta pembukaan pabrik rokok baru yang diperkirakan mampu menyerap sekitar 600 pekerja. Selain itu, tiga pabrik rokok yang sempat berhenti beroperasi pada akhir 2023 telah diakuisisi dan dijadwalkan aktif kembali sepanjang 2026.
“Kita optimis nanti tingkat pengangguran terbuka kita bisa menurun tahun 2027. Artinya semakin banyak lowongan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja di Kota Mojokerto,” jelas Ning Ita.
Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan Ranwal RKPD 2027.
“Setiap saran dan masukan akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Mojokerto tahun 2027, agar kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan visi pembangunan Kota Mojokerto,” pungkasnya.
Forum ini diharapkan menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto.