Samarinda – Anggota Komisi III DPRD provinsi Kaltim Husin Djufri menyampaikan keluhan masyarakat di Maratua dan Derawan Kabupaten Berau. Hal itu ia sampaikan usai rapat paripurna ke-22 dinGedung B DPRD Kaltim, Rabu (9/7/2025).
“Saat kami reses di wilayah pariwisata Maratua dan Derawan Kabupaten Berau masyarakat mengeluhkan abdiasi pantai. Ini menjadi ancaman serius. Jika tidak segera diatasi, sumber air tawar dan potensi pariwisata wilayah ini bisa musnah,” ungkap politisi PPP ini.
Menurutnya, pemasangan struktur penahan ombak, seperti gelembung beton (“opak”), penanaman mangrove, serta reklamasi pantai harus segera dilakukan. Selain itu, dukungan provinsi sangat dibutuhkan untuk mempercepat langkah penanganan ini, terutama karena pemerintah kabupaten telah memulai program sejak lama, tetapi dananya masih minim.
Husin juga menyoroti dua masalah lain yang menghambat perkembangan pariwisata setempat: kualitas sinyal telekomunikasi dan akses bahan bakar minyak (BBM) serta layanan SPPU. Selama ini, operator lokal kesulitan melakukan koordinasi antarkampung, karena jaringan seluler terbatas, sedangkan pasokan BBM dijual informal tanpa jaminan regulasi.
“Wisata di Maratua ini didominasi oleh pengunjung dari luar, karena keasliannya masih terjaga. Namun, mereka kesulitan akses jaringan dan BBM,” ujar Husin.
Menurut Husin, permintaan dana untuk infrastruktur adalah langkah strategis untuk menjaga dua hal: menyelamatkan sumber air dan mendukung pengembangan pariwisata. Husin menegaskan bahwa isu ini tak boleh ditunda lagi.
Selain mendesak penanggulangan abrasi, Husin menyampaikan keinginan warga Berau agar provinsi membantu percepatan pengoperasian bandara, peningkatan jaringan sinyal, dan stabilisasi BBM melalui SPPU formal.
“Kita punya pulau yang cantik, tapi jaringan buruk perlu segera diperbaiki,” ungkapnya.
Husin berisi optimisme bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan membawa perubahan nyata. Ia menegaskan bahwa Pulau Maratua dan Derawan bisa menjadi ikon pariwisata, asalkan permasalahan dasar seperti abrasi, akses, dan infrastruktur diselesaikan segera.