Samarinda – Jejak Kalimantan Timur (Kaltim) dalam panggung Pekan Olahraga Nasional (PON) bukanlah kisah singkat tanpa makna. Sejak era 1950-an, Benua Etam telah aktif mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ke ajang olahraga paling bergengsi di Tanah Air tersebut. Geliat prestasi mulai terasa kuat pada dekade 1980-an dan 1990-an, hingga akhirnya mencapai puncak kebanggaan ketika Kaltim dipercaya menjadi tuan rumah PON 2008 dan sukses menembus tiga besar nasional. Namun, lintasan prestasi itu kini menghadapi tantangan serius, seiring menurunnya peringkat Kaltim pada PON 2021 hingga PON Aceh–Sumatra Utara.
Penurunan prestasi tersebut dinilai bukan terjadi secara tiba-tiba. Setelah mampu menjaga konsistensi hingga PON 2016, Kaltim mulai kehilangan momentum akibat persiapan yang dinilai kurang matang, terutama ketika pandemi COVID-19 melanda. Situasi darurat kesehatan nasional kala itu berdampak pada pola pembinaan, kompetisi, hingga dukungan anggaran. Dampaknya terasa berlanjut hingga PON berikutnya, di mana Kaltim harus puas tersingkir jauh dari target lima besar nasional yang selama ini menjadi identitas daerah.
“Di era sekarang, untuk bisa menguasai dan berbicara banyak di olahraga prestasi, harus efisien dan efektif. Dunia olahraga bukan dunia politik,” ujar Ketua Forum Atlet dan Pelatih Olahraga Kalimantan Timur, Romiansyah.
Pria yang akrab disapa Romy itu menegaskan bahwa perubahan zaman menuntut perubahan cara pandang dalam mengelola olahraga prestasi. Menurutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah memiliki peran sentral sebagai penaung utama atlet dan pelatih, bukan hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam membangun komunikasi strategis dengan pemerintah daerah.
“Suka tidak suka, pimpinan KONI harus punya metode pendekatan kepada pemerintah, terutama Gubernur dan jajaran. Amanat Undang-Undang Keolahragaan sudah jelas, tapi itu harus diterjemahkan lewat kedekatan dan komunikasi yang intens agar bisa menghasilkan solusi konkret,” katanya.
Romy menilai, hingga saat ini belum terlihat langkah nyata dari pimpinan KONI Kaltim dalam membangun audiensi khusus dengan pimpinan daerah untuk membahas persoalan mendasar olahraga prestasi. Akibatnya, atlet dan pelatih di lapangan kerap dibebani persoalan non-teknis, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas, dan kepastian program pembinaan.
“Di lapangan kami fokus berlatih. Jangan lagi atlet dan pelatih dipusingkan dengan masalah non-teknis. Itu ranah KONI berkolaborasi dengan pemerintah,” tegasnya.
Forum Atlet dan Pelatih Kaltim saat ini juga tengah menyoroti agenda strategis ke depan, yakni persiapan menghadapi Babak Kualifikasi (BK) PON 2027. Tahapan persiapan tersebut melibatkan BK Porprov hingga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), yang menjadi fondasi penting dalam pembinaan atlet jangka menengah.
Dalam konteks itu, Romiansyah menilai KONI Kaltim seharusnya segera menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov). Ia menolak wacana perpanjangan masa kepengurusan KONI hingga Porprov, yang disebut-sebut akan digelar mendekati akhir 2026.
“Kepengurusan KONI sekarang habis Februari 2026. Kalau alasannya karena Ramadan, Musprov bisa digeser ke Maret atau April. Tidak perlu diperpanjang sampai Porprov, karena staf dan tenaga profesional tidak berubah. Relevansinya tidak ada,” ujarnya.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan situasi PON 2021, di mana perpanjangan kepengurusan dinilai wajar karena adanya pandemi dan penundaan PON. Namun, menurutnya, konteks tersebut tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang, di mana fokus utama seharusnya diarahkan pada persiapan BK PON.
Forum Atlet dan Pelatih Kaltim juga menaruh harapan besar pada figur pemimpin KONI ke depan. Sosok tersebut diharapkan mampu melakukan pembenahan internal, menentukan skala prioritas berbasis analisis olahraga modern, serta membangun sinergi total dengan pemerintah daerah.
“Kami perlu figur yang bekerja dengan metode modern, karena perbaikan butuh waktu. Kalau salah memilih arah, kita akan tertinggal lebih jauh,” katanya.
Tantangan ke depan dinilai semakin kompleks dengan munculnya wacana pemisahan penyelenggaraan PON berdasarkan kategori cabang olahraga, seperti PON cabor olimpiade, non-olimpiade, hingga beladiri. Kondisi itu menuntut KONI daerah memiliki strategi teknis yang matang, perencanaan anggaran yang presisi, serta dukungan penuh dari pimpinan tertinggi daerah.
Selain isu struktural, Forum Atlet dan Pelatih Kaltim turut menyinggung polemik kehadiran KONI dalam kegiatan pemberian tali asih atlet pada ajang SEA Games di Bangkok. Menurut Romiansyah, praktik tersebut belum mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas di tengah kebijakan penghematan anggaran.
“SEA Games itu kewenangan KOI, bukan keharusan KONI hadir ke sana. Kalau itu bentuk perhatian pemerintah, idealnya Gubernur atau minimal Sekda yang membersamai. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi bencana besar di Sumatra,” ucapnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran harus dijalankan dengan logika normatif olahraga, bukan sekadar keputusan administratif. Perjalanan luar negeri, menurutnya, baru relevan jika ada penugasan resmi seperti technical delegate, official, atau manajer tim nasional.
Di akhir pernyataannya, Forum Atlet dan Pelatih Kaltim meminta KONI Pusat agar tidak serta-merta menyetujui perpanjangan kepengurusan KONI daerah tanpa komunikasi dengan pimpinan daerah. Harapannya, kepemimpinan KONI ke depan benar-benar mampu membuka jalan keluar, sehingga atlet dan pelatih dapat kembali fokus berlatih demi mengembalikan kejayaan olahraga Kalimantan Timur di level nasional.