Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jombang, Ibrahim Hari Wibowo, mengungkapkan bahwa sekitar 1.500 pekerja yang terdampak PHK telah terakomodasi dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media saat ditemui di lobi Kantor Sekretariat Kabupaten (Setkab) Jombang, Rabu (18/11/2026). Perlindungan tersebut mencakup akses terhadap manfaat jaminan sosial sesuai persyaratan kepesertaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Ibrahim menjelaskan bahwa PHK tidak hanya berdampak pada terputusnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika pekerja belum memperoleh sumber pendapatan pengganti.
Karena itu, keberadaan program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu pekerja menghadapi masa transisi setelah kehilangan pekerjaan.
“Pekerja yang mengalami PHK dapat mengakses hak jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan program yang berlaku, termasuk manfaat jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Dari sisi manfaat, besaran JHT yang diterima pekerja berbeda-beda, bergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengembangannya selama menjadi peserta,” jelas Ibrahim.
Menurut Ibrahim, besaran manfaat JHT yang diterima setiap pekerja tidak dapat disamaratakan. Nilainya ditentukan oleh jumlah iuran yang telah terkumpul selama masa kepesertaan beserta hasil pengembangannya.
Dengan demikian, pekerja yang memiliki masa kepesertaan dan akumulasi iuran berbeda dapat menerima manfaat JHT dalam jumlah yang tidak sama.
Dalam pembahasan mengenai dampak PHK tersebut, muncul ilustrasi perhitungan nilai manfaat bagi sekitar 1.500 pekerja.
Apabila setiap pekerja diasumsikan menerima JHT rata-rata Rp25 juta, maka total nilai manfaat secara matematis dapat mencapai Rp37,5 miliar.
Namun, angka Rp37,5 miliar tersebut hanya merupakan simulasi perhitungan, bukan nilai pencairan atau realisasi klaim JHT yang telah dikonfirmasi oleh BPJS Ketenagakerjaan Jombang.
Perbedaan ini penting diperhatikan agar perkiraan nilai manfaat tidak disalahartikan sebagai jumlah dana yang telah dibayarkan kepada seluruh pekerja terdampak PHK.
Selain JHT, Ibrahim juga menyoroti pentingnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi peserta yang mengalami PHK dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Program JKP tidak hanya berkaitan dengan manfaat finansial, tetapi juga menyediakan dukungan untuk membantu pekerja mempersiapkan diri kembali memasuki dunia kerja.
Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan adalah platform SIAPkerja, yang menyediakan akses terhadap informasi dan layanan ketenagakerjaan.
“Melalui platform tersebut, pekerja dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan minat pencari kerja,” tandasnya.
Ibrahim menerangkan bahwa platform tersebut memungkinkan pencari kerja memperoleh informasi mengenai peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka.
Pekerja juga dapat memanfaatkan layanan untuk mengajukan lamaran pekerjaan serta mengakses program pelatihan yang tersedia.
Menurutnya, fasilitas pelatihan kerja tanpa biaya dapat menjadi salah satu pilihan bagi pekerja terdampak PHK yang ingin meningkatkan keterampilan sebelum kembali mencari pekerjaan.
Durasi pelatihan yang disebutkan bervariasi, mulai dari 20 hingga 40 hari, bergantung pada jenis dan program pelatihan yang diikuti.
“Jadi, fasilitas tersebut diharapkan membantu pekerja terdampak PHK meningkatkan keterampilan sekaligus mempercepat proses kembali memasuki dunia kerja,” terang Ibrahim.
Ia berharap pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya mengandalkan manfaat jaminan sosial sebagai bantuan sementara, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kemampuan kerja.
Peningkatan keterampilan dinilai penting karena kebutuhan tenaga kerja dapat berubah mengikuti perkembangan industri dan kondisi perekonomian.
Dengan memanfaatkan informasi lowongan dan pelatihan yang tersedia, pekerja diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan baru sesuai kompetensi masing-masing.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan Jombang juga terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang.
Kerja sama tersebut terutama berkaitan dengan sinkronisasi dan validasi data perusahaan serta tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ibrahim menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan kepesertaan.
Data yang diperbarui mencakup jumlah perusahaan terdaftar, jumlah pekerja yang menjadi peserta, serta perubahan status tenaga kerja akibat masuk atau keluarnya pekerja dari perusahaan.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh informasi dari Disnaker mengenai keberadaan perusahaan baru di Kabupaten Jombang.
Informasi tersebut diperlukan untuk mendukung pemantauan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya.
Menurut Ibrahim, kesesuaian data antara instansi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja.
Ketidaksesuaian data berpotensi menimbulkan kendala dalam proses administrasi kepesertaan maupun pelayanan manfaat ketika pekerja menghadapi risiko sosial dan ekonomi.
Karena itu, pembaruan informasi secara berkala menjadi bagian dari upaya memastikan perlindungan dapat diberikan sesuai ketentuan.
Selain memperhatikan pekerja sektor formal, BPJS Ketenagakerjaan Jombang juga berupaya memperluas cakupan perlindungan kepada kelompok pekerja informal.
Kelompok tersebut mencakup petani, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat yang menjalankan pekerjaan secara mandiri.
Pekerja informal juga menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga membutuhkan akses terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ibrahim menyampaikan bahwa hingga November 2026, sekitar 14.808 petani telah memperoleh bantuan perlindungan melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses jaminan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
Sementara itu, pengembangan kepesertaan pekerja informal juga dilakukan melalui jalur keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) serta kerja sama dengan lembaga keuangan.
Melalui berbagai saluran tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berupaya menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan.
Ibrahim menyebutkan bahwa cakupan perlindungan pekerja sektor informal di Kabupaten Jombang saat ini berada pada kisaran 29 hingga 30 persen.
Adapun target cakupan perlindungan pekerja informal pada 2026 ditetapkan sebesar 33 persen.
Target tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk meningkatkan kepesertaan agar semakin banyak pekerja informal memperoleh manfaat perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
Perluasan kepesertaan juga memerlukan dukungan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat agar informasi mengenai manfaat jaminan sosial dapat menjangkau kelompok pekerja yang lebih luas.
Di tengah persoalan PHK yang berdampak pada sekitar 1.500 pekerja, Ibrahim menilai penguatan perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan perusahaan dan perluasan kepesertaan.
“Besarnya dampak PHK massal sekaligus menjadi pengingat bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting sebagai bantalan perlindungan ekonomi bagi pekerja ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Karena itu, selain memastikan hak pekerja terpenuhi, penguatan pengawasan kepesertaan perusahaan dan perluasan perlindungan bagi pekerja informal menjadi pekerjaan penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan,” pungkas Ibrahim.
Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan perlu dipandang sebagai kebutuhan mendasar bagi pekerja, baik yang bekerja di perusahaan maupun yang menjalankan usaha secara mandiri.
Ketika risiko kehilangan pekerjaan terjadi, manfaat jaminan sosial dapat membantu pekerja memenuhi sebagian kebutuhan ekonomi selama menjalani masa transisi.
Sementara itu, akses informasi pekerjaan dan pelatihan diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi keluarga melalui kesempatan memperoleh penghasilan kembali.
Melalui koordinasi dengan Disnaker, penguatan layanan JHT dan JKP, serta perluasan kepesertaan sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan Jombang berupaya meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pekerja.
Kondisi PHK yang berdampak pada sekitar 1.500 pekerja menjadi pengingat pentingnya jaminan sosial sebagai penyangga ekonomi. Dengan perlindungan yang tepat dan akses terhadap peluang kerja baru, pekerja terdampak diharapkan dapat melewati masa sulit serta kembali membangun kestabilan ekonomi keluarga.
