Jombang – Kemelut keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang belum menemukan titik terang. Persoalan yang menyangkut dana ribuan anggota tersebut kini mendapat perhatian dari kalangan legislatif dan pemerintah daerah. Di tengah dugaan kesalahan pengelolaan keuangan, penyelesaian melalui mekanisme hukum dinilai menjadi salah satu jalan untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak anggota koperasi.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Totok Hadi Riswanto, menilai persoalan yang melanda KPRI Sejahtera diduga berakar dari lemahnya manajemen internal, terutama dalam pengelolaan aset dan kewajiban keuangan. Pandangan tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan kepada awak media di ruang kerja Komisi A DPRD Jombang, Rabu (18/11/2026). Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nindyagung, turut menjelaskan batas kewenangan lembaganya serta upaya tim penyelamat dalam mengamankan aset koperasi.
Totok mengatakan bahwa Komisi A DPRD Jombang tidak menangani secara langsung persoalan teknis pengelolaan KPRI Sejahtera. Menurutnya, bidang yang berkaitan dengan koperasi secara struktural berada dalam lingkup pengawasan Komisi B DPRD Jombang.
Meski demikian, pihaknya tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan persoalan tersebut, terutama karena menyangkut kepentingan banyak anggota yang berpotensi mengalami kerugian.
Totok menyebut Komisi A lebih berperan memberikan pandangan dan saran agar pengurus koperasi melakukan evaluasi serta kajian secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan yang dihadapi.
Ia juga menilai bahwa apabila hasil penelusuran menunjukkan adanya persoalan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, penyelesaiannya perlu diserahkan kepada mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang dari penelusuran dan evaluasi itu sudah masuk ranah hukum, ya apa boleh buat, lakukan itu. Karena menurut kami, ini kan soal mismanagement saja,” ujar Totok.
Menurut Totok, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan pengelolaan dana koperasi yang dinilainya kurang memperhitungkan keseimbangan antara pengembangan aset dan kewajiban pembayaran kepada anggota.
Ia menyoroti keputusan pengurus koperasi yang diduga menggunakan dana tersedia untuk membeli sejumlah aset dengan harapan nilainya meningkat pada masa mendatang.
Kebijakan tersebut, menurut penilaiannya, berisiko menimbulkan persoalan apabila tidak disertai perhitungan yang matang terhadap kebutuhan dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
Totok menjelaskan bahwa pembelian aset tidak selalu dapat memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Ketika koperasi membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban, aset yang dimiliki belum tentu dapat segera dijual atau dicairkan.
Kondisi itu dapat menimbulkan tekanan likuiditas, terutama apabila koperasi memiliki kewajiban pembayaran secara rutin kepada anggota.
Ia menilai bahwa persoalan tersebut diduga semakin rumit ketika pengurus mengambil pinjaman dari lembaga perbankan lain untuk menutup kebutuhan pembayaran yang sedang berjalan.
“Enggak berpikir bahwasanya tiap bulan itu harus bayar bunga nasabah. Ini yang mereka enggak paham. Sehingga begitu oleng waktu bayar bunga kredit nasabah enggak mampu, enggak ada duit, terus ambil langkah pinjam bank lain. Itu pun berlaku berbulan-bulan, akhirnya enggak karu-karuan,” singgung Totok.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Totok terhadap dugaan pola pengelolaan keuangan koperasi. Penyebab pasti kesulitan keuangan dan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Totok juga membandingkan pengelolaan risiko koperasi dengan praktik manajemen perbankan yang menurutnya lebih memperhatikan kemampuan keuangan sebelum mengambil keputusan pembiayaan dalam jumlah besar.
Ia menilai bahwa pengembangan aset seharusnya tetap mempertimbangkan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban kepada para anggota.
Apabila keseimbangan tersebut tidak terjaga, kesulitan keuangan dapat muncul meskipun koperasi masih memiliki aset dengan nilai yang cukup besar.
Dalam kasus KPRI Sejahtera, nilai aset koperasi disebut-sebut ditaksir mencapai sekitar Rp125 miliar. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dan tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban kepada anggota.
Besarnya nilai aset juga tidak dapat langsung disamakan dengan nilai kerugian, karena penentuan kondisi keuangan koperasi memerlukan pemeriksaan terhadap aset, kewajiban, serta dokumen pendukung.
Terkait langkah yang dapat dilakukan anggota, Totok menyarankan agar mereka tetap memperjuangkan pengembalian dana yang tersimpan di koperasi melalui prosedur yang tersedia.
Menurutnya, anggota perlu menunjukkan upaya aktif dalam menuntut pemenuhan hak, meskipun kondisi keuangan koperasi saat ini disebut sedang mengalami kesulitan.
“Mestinya, menurut saya pribadi, semua anggota ini menarik kembali dananya yang ada di situ. Walaupun sudah tahu enggak ada duit. Tahu kan enggak ada duit, tapi lakukan penarikan, itu menurut saya,” ungkapnya.
Totok menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan saran pribadinya dalam menyikapi persoalan yang sedang dihadapi anggota KPRI Sejahtera.
Ia berharap penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan yang tepat, baik melalui komunikasi antara pihak-pihak terkait maupun melalui proses hukum apabila memang diperlukan.
Menurutnya, kepastian penyelesaian menjadi hal penting agar persoalan yang berlangsung tidak terus menimbulkan keresahan bagi anggota koperasi.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nindyagung, SH, M.Si., CGCAE, yang juga dikenal dengan panggilan Agung, memberikan penjelasan mengenai posisi lembaganya dalam polemik KPRI Sejahtera.
Agung menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang tidak memiliki kewenangan kelembagaan untuk melakukan audit terhadap koperasi tersebut karena sumber dana KPRI Sejahtera berasal dari anggota, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia juga menjelaskan adanya perubahan pembagian tugas pemerintahan sejak 2020 yang berkaitan dengan penanganan persoalan kepegawaian.
“Sejak tahun 2020, tugas pokok dan fungsi terkait pelanggaran disiplin dan perceraian telah beralih ke BKPSDM. Selain itu, karena KPRI Sejahtera murni menggunakan dana dari anggota dan tidak bersumber dari APBD, secara kelembagaan kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengawasan atau audit,” tegas Agung kepada media ini.
Menurut Agung, keterlibatannya dalam upaya penyelamatan KPRI Sejahtera tidak dapat diartikan sebagai tindakan resmi Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menjelaskan bahwa dirinya terlibat dalam tim penyelamatan yang dibentuk melalui forum anggota koperasi dalam kapasitas pribadi sebagai anggota KPRI Sejahtera.
Penegasan tersebut disampaikan untuk membedakan antara tanggung jawab kelembagaan pemerintah daerah dan keterlibatan seseorang sebagai anggota koperasi yang berkepentingan terhadap penyelesaian persoalan.
“Kami tegaskan di Inspektorat posisinya bukan sebagai lembaga, melainkan bertindak sebagai anggota koperasi. Kami ditunjuk oleh tim pendamping melalui forum anggota untuk bersama-sama menyelamatkan aset koperasi,” tegas mantan Kabag Hukum Setkab Jombang tersebut.
Agung menjelaskan bahwa tim penyelamat berupaya mengambil langkah pengamanan terhadap sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan aset koperasi.
Dokumen dan sertifikat yang berhasil dikumpulkan disebut telah diamankan di Bagian Umum sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan dokumen aset.
Menurutnya, pengamanan tersebut penting agar dokumen yang berkaitan dengan kekayaan koperasi tetap tersedia ketika diperlukan dalam proses penyelesaian persoalan.
Keberadaan dokumen yang lengkap juga dapat membantu proses penelusuran kondisi aset dan kewajiban koperasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Namun, pengamanan dokumen tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keuangan yang sedang dihadapi. Masih diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan kondisi aset, kewajiban, dan hak anggota dapat ditangani secara tepat.
Agung turut menanggapi perkembangan penanganan persoalan KPRI Sejahtera yang disebut telah menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan.
Menurut penjelasannya, keterlibatan aparat penegak hukum dimungkinkan apabila ditemukan persoalan yang berkaitan dengan pinjaman atau hubungan perbankan dan memerlukan penanganan berdasarkan ketentuan hukum.
Meski demikian, adanya proses penanganan atau penelusuran oleh aparat tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti bahwa telah terjadi tindak pidana.
Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan atau penyidikan oleh pihak yang berwenang.
Agung menyampaikan bahwa tim penyelamat KPRI Sejahtera telah memperoleh tambahan waktu untuk melanjutkan tugas penyelesaian persoalan koperasi.
Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga aset dan memperjuangkan kepentingan anggota.
” Saat ini, tim penyelamat telah diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan tugasnya. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan persoalan ini tidak selesai, maka mekanisme penyelesaian selanjutnya akan diserahkan secara hukum, baik melalui jalur perdata maupun pidana,” tegas Agung.
Menurutnya, jalur hukum dapat menjadi pilihan apabila upaya penyelesaian melalui mekanisme internal koperasi tidak menghasilkan kesepakatan atau solusi yang dapat dilaksanakan.
Penyelesaian melalui jalur perdata dapat berkaitan dengan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban, sedangkan proses pidana hanya dapat ditempuh apabila terdapat dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Karena itu, setiap langkah penyelesaian perlu mempertimbangkan bukti, ketentuan hukum, dan kewenangan masing-masing pihak.
Agung berharap penanganan persoalan KPRI Sejahtera dapat berlangsung secara terbuka sehingga anggota memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penyelamatan aset dan penyelesaian kewajiban koperasi.
Transparansi dinilai penting mengingat persoalan tersebut menyangkut kepentingan ribuan anggota yang menempatkan dana mereka dalam koperasi.
Selain itu, keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang muncul akibat belum terselesaikannya persoalan keuangan.
Di tengah perbedaan kewenangan antara lembaga pemerintah, pengurus koperasi, dan aparat penegak hukum, penyelesaian kasus KPRI Sejahtera membutuhkan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak.
Langkah pengamanan aset, pemeriksaan kondisi keuangan, dan perlindungan hak anggota menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam proses tersebut.
Baik Totok maupun Agung sama-sama menekankan pentingnya penyelesaian yang memberikan kepastian bagi anggota koperasi.
Totok memandang jalur hukum perlu ditempuh apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan yang harus ditangani secara yuridis. Sementara Agung menegaskan bahwa tim penyelamat masih menjalankan tugasnya sebelum mekanisme hukum lanjutan menjadi pilihan.
Kemelut KPRI Sejahtera Jombang menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana anggota membutuhkan kehati-hatian, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan nilai aset yang ditaksir mencapai Rp125 miliar dan kepentingan ribuan anggota yang dipertaruhkan, penyelesaian yang adil serta berdasarkan bukti menjadi harapan utama agar hak-hak anggota dapat terlindungi.
