Jombang – Kesan kaku dan menyeramkan yang selama ini melekat pada lembaga pengawasan pemerintah perlahan ingin diubah oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Institusi yang kerap dianggap sebagai tempat pemeriksaan dan penindakan tersebut kini mengedepankan pendekatan lebih humanis, terbuka, serta solutif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di bawah kepemimpinan Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nindyagung, S.H., M.Si., CGCAE., yang akrab disapa Agung, lembaga pengawasan internal pemerintah ini berupaya membangun paradigma bahwa pengawasan bukan semata mencari kesalahan. Lebih dari itu, pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan pendampingan, serta membantu aparatur pemerintah menyelesaikan persoalan tata kelola secara tepat.
Hal tersebut disampaikan Agung saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang, Jalan Gatot Subroto Nomor 169, Kepanjen, Jombang, Selasa (17/11/2026).
Menurut Agung, tugas pokok dan fungsi Inspektorat memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari pemeriksaan reguler, evaluasi, monitoring, audit kinerja, hingga pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan yang berujung pada penindakan. Inspektorat juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan konsultasi dan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pemerintah desa.
“Pengawasan itu dalam arti luas. Kami tidak hanya melakukan pemeriksaan atau audit kinerja dan kepatuhan, tetapi juga berfungsi secara konsultatif. Jika ada OPD atau pemerintah desa yang mengalami kendala, kami bisa mendampingi melalui fungsi konsultatif tersebut,” ujar Agung.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Inspektorat Jombang untuk membangun hubungan kerja yang lebih terbuka dengan seluruh perangkat pemerintahan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan administratif maupun kendala pengelolaan pemerintahan diharapkan dapat diselesaikan lebih awal sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius.
Agung yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jombang juga menjelaskan bahwa perubahan pola pengawasan tersebut didukung melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Salah satu inovasi yang telah dihadirkan adalah aplikasi digital bernama Prem 169. Layanan ini dikembangkan untuk mempermudah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antara Inspektorat dengan OPD serta pemerintah desa.
Melalui aplikasi tersebut, aparatur pemerintahan tidak lagi harus selalu mendatangi kantor Inspektorat secara langsung ketika membutuhkan konsultasi terkait pelaksanaan tugas maupun persoalan tata kelola.
“Saat ini aplikasi Prem 169 sudah bisa diakses oleh rekan-rekan OPD dan pemerintah desa untuk mempermudah komunikasi dan pengawasan fungsi-fungsi terkait,” kata Agung.
Kehadiran Prem 169 diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan konsultatif sekaligus mempercepat koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintahan.
Selain melakukan inovasi pelayanan, Inspektorat Kabupaten Jombang juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia sebagai penunjang pelaksanaan tugas pengawasan.
Agung mengungkapkan bahwa saat ini lembaganya didukung sekitar 65 auditor profesional. Sementara jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) tercatat sebanyak tiga orang.
Dengan cakupan pengawasan yang meliputi perangkat daerah hingga pemerintahan desa, kebutuhan terhadap tenaga pengawas yang kompeten menjadi salah satu perhatian penting.
Karena itu, pihak Inspektorat terus mengusulkan penambahan formasi pegawai, termasuk melalui mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), guna memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan pada masa mendatang.
Dalam struktur pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Kedudukan tersebut menempatkan Inspektorat sebagai unsur penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus membantu kepala daerah mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Agung menjelaskan, dari sisi kapabilitas kelembagaan, APIP Inspektorat Kabupaten Jombang saat ini berada pada level 3 berdasarkan kerangka penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Capaian tersebut menjadi dasar bagi lembaganya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi.
Salah satu arah penguatan yang dilakukan adalah penerapan sistem peringatan dini atau early warning system. Melalui pendekatan ini, potensi kesalahan maupun penyimpangan diharapkan dapat teridentifikasi sejak awal sehingga langkah pencegahan dan perbaikan bisa segera dilakukan.
Sistem pengawasan preventif juga dinilai penting untuk mendorong aparatur pemerintahan lebih memahami ketentuan administrasi, pengelolaan anggaran, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Jombang tetap berkomitmen menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), termasuk kepolisian dan kejaksaan, sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agung menyampaikan bahwa koordinasi tersebut juga memperhatikan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait penanganan persoalan administrasi pemerintahan.
Sinergi antara APIP dan aparat penegak hukum diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan karakteristik dan ketentuan hukumnya, termasuk membedakan kesalahan administratif dengan perbuatan yang memiliki indikasi tindak pidana.
Dalam hal ditemukan persoalan yang menimbulkan kerugian dan memenuhi ketentuan penyelesaian administratif, mekanisme tuntutan ganti rugi (TGR) juga dapat menjadi salah satu instrumen penanganan sesuai aturan yang berlaku.
Meski mengedepankan pembinaan dan pencegahan, pendekatan tersebut tidak berarti mengesampingkan penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana yang memerlukan penanganan aparat berwenang.
Bagi Inspektorat Jombang, pengawasan yang efektif justru harus mampu menyeimbangkan fungsi pemeriksaan, pendampingan, pencegahan, dan penegakan kepatuhan.
Melalui pola kerja yang lebih komunikatif, didukung inovasi digital dan peningkatan kompetensi aparatur pengawas, Inspektorat berharap dapat menghilangkan anggapan bahwa lembaga pengawasan merupakan institusi yang harus ditakuti.
“Melalui pola pengawasan yang mengedepankan pembinaan, pencegahan, serta penyelesaian melalui Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) apabila diperlukan, Inspektorat Kabupaten Jombang berharap tata kelola pemerintahan di Kota Santri dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, dan bersih dari penyimpangan,” tutupnya.
Dengan pendekatan humanis dan solutif tersebut, Inspektorat Kabupaten Jombang berupaya memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk menemukan kesalahan, tetapi juga sarana memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun pemerintahan yang semakin profesional dan berintegritas.
