Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2023.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memimpin rapat tersebut dan dihadiri oleh para Asisten serta pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang berada di bawah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam Rapim tersebut, setelah meninjau berbagai pencapaian kinerja dan realisasi APBD, Akmal mengajukan permintaan kepada semua pihak di Perangkat Daerah (PD) agar meningkatkan pemanfaatan anggaran pada APBD Kaltim tahun 2023.
Dia mengadakan diskusi interaktif dengan kepala PD untuk menanyakan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing instansi dalam melaksanakan realisasi anggaran.
Di hadapan awak media, Akmal menyebut prognosis capaian serapan akhir realisasi APBD 2023 bisa mencapai 93 persen. Evaluasi dan perbaikan pun terus dilakukan demi mencapai angka realisasi tersebut.
“Kita perkirakan realisasi anggaran kita pada posisi 93 persen. Jadi naik dari tahun sebelumnya. Atau minimal 90 persen lah. Syukur kalau bisa di atas itu,” kata Akmal kepada awak media usai memimpin Rapim Evaluasi Realisasi APBD di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/11/2023).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri ini mengevaluasi, salah satu penyebab rendahnya realisasi APBD di beberapa perangkat daerah, ada di sisi perencanaan. Hal fundamental itu kemudian yang merambat pada sisi pelaksanaan dan penganggaran hingga terjadi deviasi.
“Kendala deviasi itu persoalannya banyak. Masing-masing unik dan kasuistik. Misal, anggaran dibuat kecil-kecil akhirnya bingung sendiri melaksanakan. Terlalu terorientasi pada pelaksana urusan. Harusnya orientasi pada program prioritas dan fokus ke situ saja. Sehingga alokasi dana kita lebih fokus ke sana. Dampaknya juga lebih besar,” paparnya.
Mereka berencana untuk memberikan bimbingan kepada Perangkat Daerah yang mengalami rendahnya realisasi APBD, sambil terus melakukan konsolidasi.
“Nanti kita support. Kita siapkan ada tim khusus untuk pendampingan. Dari internal kita saja, ada dari Keuangan, Biro Hukum, dan Bappeda. Akan dibantu, kita carikan solusi,” pungkasnya.