Mojokerto – Rencana pembangunan gedung Pos PAUD Kasih Bunda 2 dan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sumberjati, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, kandas di tengah jalan. Kegagalan realisasi proyek yang dinantikan warga sejak lama ini memicu kekecewaan dari masyarakat dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini tersebut.
Menurut Kepala Desa Sumberjati, Indra, kondisi bangunan PAUD saat ini sudah tidak layak pakai dan sangat memprihatinkan. Ia berharap agar pembangunan segera mendapat prioritas melalui anggaran pemerintah daerah.
“Harapan saya, pembangunan Pos PAUD Kasih Bunda 2 dan kantor BUMDes bisa segera direalisasikan melalui PAK tahun 2025 atau bantuan keuangan reguler 2026. Karena dari dana desa, kami tidak bisa menutupi kebutuhan itu,” kata Indra kepada media pada Selasa (1/7/2025).
Keluhan juga datang dari Kepala Sekolah PAUD, Sri Indayani, yang menyebut proses belajar mengajar sering terganggu akibat kondisi bangunan yang rusak. Ia menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini yang menjadi pondasi awal tumbuh kembang anak.
“Kami sudah terlalu lama berharap. Bangunan yang rusak membuat anak-anak tidak bisa belajar dengan nyaman. Ini bukan sekadar fasilitas, tapi hak dasar mereka,” ujar Sri.
Beberapa warga yang ditemui turut menyayangkan ketidakpastian pembangunan tersebut. Mereka menuntut agar Pemkab Mojokerto tidak hanya menjanjikan, tapi benar-benar menindaklanjuti proyek-proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Desakan agar proyek ini dimasukkan dalam daftar prioritas anggaran pun terus disuarakan. Warga dan pihak sekolah berharap tahun ini atau paling lambat tahun depan, pembangunan gedung tersebut benar-benar direalisasikan.
Kegagalan pembangunan ini menjadi tamparan bagi pemerintah daerah yang semestinya lebih peka terhadap kebutuhan pendidikan dasar di wilayah pedesaan. Warga meminta agar Pemkab Mojokerto melakukan evaluasi terhadap perencanaan proyek, agar tidak ada lagi kebutuhan urgen yang tertunda hanya karena anggaran dan kelalaian birokrasi.