Mojokerto – Visi Bupati Mojokerto periode 2025–2030, H. Muhammad Al Barra, menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung untuk mewujudkan daerah yang maju, adil, dan makmur. Melalui misi pemerataan pembangunan di segala sektor, Kabupaten Mojokerto mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Kami terus berupaya maksimal, melakukan pemerataan pembangunan di segala bidang untuk terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur,” tegas Bupati Mojokerto, H. Muhammad Al Barra, pada Jumat (5/12/2025).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu ujung tombak dalam realisasi visi tersebut. Pada 2025, dinas ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp187.793.376.080. Dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan tata ruang, serta perizinan bangunan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Jalan Mantap dan Jembatan Baru di 2025
Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Anik Mutammimah Kurniawati, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas utama. Hingga akhir 2024, kondisi jalan mantap (baik dan sedang) mencapai 970,207 km atau sekitar 83,18% dari total panjang jalan kabupaten.
“Tahun 2025 kami fokus pada rekonstruksi dan pelebaran jalan dengan aspal sepanjang 17,631 km di 10 lokasi, serta beton sepanjang 17,118 km di 19 lokasi,” jelas Anik.
Selain jalan, enam jembatan akan dibangun dan direkonstruksi, dengan total panjang 155 meter dan lebar antara 6 hingga 8 meter. Proyek ini diharapkan mampu mengatasi titik-titik rawan macet dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Drainase Jadi Solusi Banjir dan Genangan
Bertambahnya infrastruktur jalan menuntut sistem drainase yang andal. Pada 2025, sebanyak 14 titik drainase baru akan dibangun dengan total panjang 9,118 km. Selain itu, pemeliharaan dan normalisasi saluran sepanjang 13 km juga dilakukan guna mengurangi genangan air.
“Sistem drainase ini sangat penting untuk melindungi badan jalan dan permukiman warga, serta sebagai upaya adaptasi terhadap curah hujan ekstrem,” ujar Anik.
Peningkatan Gedung Pelayanan Publik
Infrastruktur pelayanan publik tak luput dari perhatian. Sepuluh gedung negara akan direhabilitasi dan dibangun kembali untuk mendukung fungsi pemerintahan, keamanan, dan pelayanan masyarakat.
“Gedung-gedung ini diharapkan memberikan manfaat multisektor dan memperkuat kualitas layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” imbuh Anik.
Ketahanan Pangan Melalui Infrastruktur Air
Sektor pertanian sebagai pilar ekonomi Mojokerto turut diperkuat lewat pembangunan infrastruktur sumber daya air. Pada 2025, lima bendung dan tujuh saluran irigasi sepanjang 968,5 meter akan direhabilitasi. Pemeliharaan juga dilakukan pada 748,05 meter saluran, pemasangan 11 pintu air, serta normalisasi saluran irigasi dan sungai di 35 desa sepanjang 24,3 km.
Langkah ini sejalan dengan upaya peningkatan indeks pertanaman dan mendukung ketahanan pangan nasional di wilayah Mojokerto.
PBG dan SLF: Kawal Bangunan Aman dan Legal
Sejalan dengan amanat UU No. 28 Tahun 2002, Pemkab Mojokerto melalui Dinas PUPR telah menerbitkan 223 izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sepanjang tahun 2025. Izin ini menghasilkan PAD sebesar Rp8.265.364.989.
“PBG dan SLF penting untuk memastikan bangunan aman, sehat, dan sesuai peruntukan tata ruang yang berlaku,” jelas Anik.
Tata Ruang yang Tertib dan Terintegrasi
Dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menjadi fondasi pengendalian pemanfaatan lahan. Pada 2025, Dinas PUPR telah menerbitkan 215 dokumen KRK dan 337 dokumen PKKPR sebagai bukti tertib administrasi tata ruang.
Pembinaan Konstruksi: Bekali SDM dan Pengusaha Lokal
Pemberdayaan pelaku jasa konstruksi juga menjadi fokus. Selama 2025, Dinas PUPR telah menyelenggarakan enam kali sosialisasi dan bimbingan teknis terkait jasa konstruksi. Kegiatan ini menyasar 678 peserta, termasuk penyedia jasa, pelajar SMK, perangkat desa, dan organisasi terkait.
“Langkah-langkah pembangunan infrastruktur yang kami lakukan telah menunjukkan dampak nyata bagi konektivitas, peningkatan kesehatan, dan ketahanan pangan. Ini juga mendukung investasi dan menjaga kesesuaian tata ruang,” tegas Anik.
Peringatan Hari Bakti PU ke-80 menjadi momentum refleksi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Dinas PUPR. Semangat Sapta Taruna diangkat sebagai simbol dedikasi membangun Mojokerto dari fondasi yang kokoh.
“Bergerak Satu Tahun Berdampak adalah bukti bahwa kinerja kami sangat dinantikan masyarakat dan menjadi bagian penting dari pembangunan Mojokerto yang berkelanjutan,” pungkas Anik.