Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang anak laki-laki bernama Amin duduk di sudut Taman Suropati, tenggelam dalam buku ensiklopedia berilustrasi. Tidak seperti anak-anak lain yang memanfaatkan waktu luang dengan bermain, Amin memilih membaca agar tidak kehilangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sejak tahun lalu, ia terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bukan sekadar kehilangan hak pendidikan, tetapi juga menutup peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Menurut data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, pada tahun 2024 tercatat 1,3 juta siswa dari kelompok termiskin di Indonesia tidak bersekolah atau putus sekolah. Faktor utama adalah ketidakmampuan ekonomi orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Melihat kenyataan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana pendirian Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school) yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kami ingin mereka menjadi agen perubahan, tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, dan mampu berkontribusi bagi Indonesia Emas 2045,” ujar Prabowo dalam keterangannya pada Selasa (14/1/2025).
Untuk merealisasikan program ini, Kementerian Sosial (Kemensos) diberi mandat untuk membentuk Tim Formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA di berbagai daerah pada tahun ini.
Saat ini, telah tersedia 50 lokasi yang siap dijadikan Sekolah Rakyat, termasuk sentra dan balai milik Kemensos. Selain itu, dua perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya, juga akan turut serta dalam penyelenggaraan program ini. Gus Ipul menyebutkan bahwa jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran siswa dan guru akan dibuka pada akhir Maret atau awal April 2025.
Konsep Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas dengan standar tinggi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa kurikulum sekolah ini akan mengadopsi dua model: kurikulum unggulan berstandar internasional atau Kurikulum Merdeka Belajar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh.
Selain mata pelajaran akademik, Sekolah Rakyat juga akan mengajarkan keterampilan hidup, kepemimpinan, dan nasionalisme. Para siswa akan mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dengan asrama serta pendampingan dari guru-guru yang telah diseleksi secara ketat.
Pemerintah berharap, dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak seperti Amin dapat kembali mendapatkan hak pendidikan mereka tanpa terbebani oleh masalah ekonomi. Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dan menciptakan generasi muda yang mandiri serta siap bersaing di era global.