Bontang — Alokasi anggaran sebesar Rp160 miliar dari APBD tahun 2024 untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Bontang, Maming. Ia menekankan bahwa dana yang sangat besar ini harus dimanfaatkan secara optimal, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Bontang, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Menurut Maming, peningkatan kualitas SDM telah menjadi salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang. Namun, ia berharap agar program bimtek yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak langsung, terutama bagi kelompok anak-anak muda yang putus sekolah. Maming menilai bahwa anak-anak muda yang tidak melanjutkan pendidikan formal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dengan pelatihan yang berfokus pada keterampilan berbasis industri.
“Saya ingin menekankan bahwa anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan mesti diberikan pelatihan berbasis industri. Ini akan mengurangi pengangguran dan secara langsung berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Bontang,” ungkap Politisi PDIP ini.
Pentingnya Bimtek untuk Anak Muda Putus Sekolah
Maming menekankan bahwa program bimtek seharusnya tidak hanya dilakukan untuk memenuhi target administratif, tetapi harus menjadi sarana untuk membekali anak-anak muda yang putus sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan di dunia kerja. Kota Bontang yang dikenal sebagai pusat industri membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tuntutan pekerjaan di sektor industri. Maming berharap program bimtek ini dapat menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Saya mendukung bimtek ini dilaksanakan, tapi harus tepat sasaran. Anak-anak muda yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal perlu mendapatkan keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja. Ini akan memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan di sektor industri yang banyak berkembang di Bontang,” ujarnya.
Selain memberikan keterampilan berbasis industri, Maming menilai bahwa program bimtek juga harus dirancang dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh peserta. Ia berharap bimtek ini dapat menjadi titik awal bagi anak-anak putus sekolah untuk memiliki masa depan yang lebih cerah dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Bontang.
Kritik terhadap Anggaran Infrastruktur
Di tengah dukungan terhadap anggaran besar untuk program bimtek, Maming juga menyoroti adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk sektor infrastruktur di Bontang. Salah satu perhatian khususnya adalah terkait minimnya anggaran untuk pemeliharaan Waduk Kanaan yang hanya menerima alokasi sebesar Rp2 miliar pada tahun ini.
Padahal, Waduk Kanaan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bontang. Menurut Maming, krisis air bersih yang kerap terjadi di beberapa wilayah Bontang menandakan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menangani permasalahan ini. Ia berpendapat bahwa alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk pemeliharaan waduk tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur di Bontang.
“Kebutuhan air bersih di Bontang ini penting sekali, apalagi mengingat krisis air bersih yang sudah menjadi permasalahan lama bagi masyarakat. Untuk itu, kita di DPRD akan terus mendorong pemerintah agar penanganan masalah air bersih ini dapat segera tuntas,” tegas Maming.
Langkah DPRD dalam Menyikapi Krisis Air Bersih
Maming mengungkapkan bahwa DPRD Bontang tidak akan tinggal diam dalam menyikapi permasalahan air bersih yang dihadapi oleh warga Bontang. Menurutnya, DPRD telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan ini, termasuk mendorong adanya analisis lingkungan dan penyusunan master plan terkait waduk dan sarana air bersih lainnya.
“Itu (penanganan krisis air bersih) sedang simultan dan berjalan. Saat ini ada analisis lingkungan dan sedang dibuat master plan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan anggaran yang ada saat ini, DPRD tetap akan mendorong pemerintah agar penanganan ini berjalan maksimal,” tambahnya.
Maming menegaskan bahwa masalah air bersih tidak bisa dianggap sepele, karena berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia berjanji bahwa DPRD akan terus mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan penyediaan air bersih di Bontang agar masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih yang layak.
Harapan Terhadap Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Sasaran
Sebagai penutup, Maming menekankan bahwa APBD yang besar harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Menurutnya, DPRD berperan dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap alokasi anggaran yang mencapai Rp160 miliar untuk bimtek ini dapat digunakan untuk melahirkan SDM yang berkualitas dan siap bersaing di dunia industri.
“Anggaran untuk bimtek ini sangat besar, jadi kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil. Bukan sekadar memenuhi laporan atau target administratif, tapi juga melahirkan SDM yang siap bekerja dan memberikan kontribusi bagi Kota Bontang,” tutupnya.
Masa Depan Bimtek di Kota Bontang
Dengan adanya dukungan dari DPRD untuk program bimtek, diharapkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dapat menyasar kelompok yang benar-benar memerlukan. Maming menginginkan program ini menjadi tonggak awal dalam menciptakan angkatan kerja yang produktif di Bontang, terutama dari kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses pendidikan. Jika bimtek ini dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, ia optimis Bontang akan memiliki SDM yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kota.
Pada akhirnya, Maming berharap agar sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mengelola APBD dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Bontang. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil di lapangan, termasuk permasalahan air bersih yang mendesak untuk ditangani.