Mojokerto sering ditempatkan sebagai wilayah pendukung ekonomi dengan peran strategis di Jawa Timur. Industri berkembang pesat, infrastruktur maju, dan aktivitas ekonomi tak henti berjalan. Namun, di tengah kemajuan itu, satu aspek sosial justru terlihat mandek, bahkan secara bertahap melemah daya geraknya: pemikiran kritis mahasiswa. Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan di semester akhir, kekhawatiran ini begitu terasa. Di lingkungan kampus, pembahasan soal pergantian pemerintahan dan argumen kebijakan publik jadi hal biasa. Tapi, saat dibawa ke ranah Mojokerto yang lebih besar, suasana itu malah sepi dari getaran intelektual. Organisasi mahasiswa yang seharusnya jadi wadah melatih kepemimpinan kini lebih banyak terperangkap dalam rutinitas seremonial, hilang orientasi ideologis dan komitmen sosial.
Terperangkap dalam Zona Nyaman
Posisi Mojokerto yang sandwich antara Surabaya dan Malang—kedua pusat kegiatan intelektual serta aksi mahasiswa—tanpa sadar menciptakan pola pikir tengah-tengah. Banyak mahasiswa setempat puas dengan siklus kuliah lalu pulang, tanpa hasrat ikut campur urusan sosial-politik di daerahnya. Situasi semacam ini melahirkan apa yang bisa disebut rasa inferioritas intelektual. Mahasiswa sering berpikir kontribusi mereka tak berarti, atau bahkan menganggap pengawasan pemerintah daerah bukan urusan mereka. Padahal, setiap kebijakan dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota Mojokerto berdampak langsung pada hidup mahasiswa: dari ongkos sewa kost, harga barang pokok, sampai prospek pekerjaan pasca-lulus.
Pragmatisme yang Mendominasi: Kuliah Hanya Formalitas
Di tahap akhir studi, perubahan fokus jadi semakin jelas. Idealisme dianggap kuno dan tak cocok dengan kebutuhan karir. Mahasiswa makin praktis, dengan sasaran sederhana: lulus cepat, IPK bagus, lalu dapat pekerjaan. Tak ada salahnya punya ambisi karir. Tapi, kalau pragmatisme ini membunuh gairah berorganisasi dan rasa kritis, masalah besar timbul. Ormawa seperti HMP sampai BEM-U kekurangan kader potensial. Mahasiswa lebih asyik poles image di medsos daripada melatih analisis kebijakan publik. Hasilnya, ketika ketidakadilan muncul di dekat kita, respons kritis dan argumentasi hampir lenyap. Kita jadi penonton yang acuh tak acuh.
Gangguan Organisasi dan Hilangnya Kebiasaan Membaca
Kini, organisasi mahasiswa intra kampus di Mojokerto sedang terjangkit penyakit disfungsi organisatoris yang tak boleh diabaikan. Tenaga bersama lebih banyak habis untuk perselisihan internal, perebutan posisi, dan urusan struktural kampus. Sementara advokasi dan dukungan pada masyarakat tersisih. Kondisi ini makin buruk karena pudarnya tradisi literasi. Mahasiswa lebih dekat dengan video konten singkat berdurasi puluhan detik ketimbang mengkaji dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tanpa basis data dan bacaan yang kuat, kritik mahasiswa hanya berubah menjadi kebisingan tanpa makna. Kita perlahan menjelma menjadi generasi yang lancar berbicara, tetapi kosong substansi.
Waktunya Hentikan Kebekuan Ini
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, saya paham bahwa checks and balances tak cuma tugas lembaga resmi negara, tapi juga jadi bagian dari peran mahasiswa sebagai penggerak moral. Kalau mahasiswa Mojokerto tak mau ambil pusing urusan daerahnya, wajar saja kebijakan publik nanti hanya untungkan segelintir elite.
Kemandekan ini mesti dihentikan. Organisasi mahasiswa harus pulang ke fungsi asli sebagai tempat lahirnya ide dan kontrol sosial, bukan cuma arena kumpul tanpa tujuan. Mahasiswa Mojokerto perlu berani meninggalkan zona nyaman, rutinkan baca data, dan mulai tanyakan setiap kebijakan yang tidak pro terhada kepentingan rakyat banyak.
Sudah waktunya mahasiswa Mojokerto tak lagi menjadi pengamat sejarah, tapi menjadi pelaku perubahan di bumi Majapahit ini. Sebelum gelar sarjana didapat dan kita sungguhan terjun ke dunia kerja, ada satu pertanyaan pokok yang patut kita ajukan: seberapa jauh kita masih menjaga dan memupuk pemikiran kritis kita sekarang?
Penulis: Ion Sastra Piawai Aziz Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Semester 7, FISIP, UNIM