Samarinda – Dukungan terhadap pemerataan layanan kesehatan terus mengemuka di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan pandangan penting terkait pelaksanaan program kesehatan gratis di daerah. Legislator asal Dapil 6 (Bontang, Kutim, Berau) itu menekankan pentingnya penghargaan fiskal bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Agusriansyah yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Kaltim menyoroti bahwa beberapa daerah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur telah mampu mengalokasikan anggaran secara mandiri untuk menjamin layanan kesehatan warganya. Menurutnya, capaian ini seharusnya tidak membuat daerah tersebut kehilangan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi.
“Daerah-daerah yang sudah bisa UHC seperti Bontang dan Kutim itu mestinya dapat reward. Jangan sampai anggaran yang sudah mereka keluarkan untuk UHC malah tidak disuport lagi oleh provinsi,” ujarnya di Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Senin (27/5/2025) yang lalu.
Ia menekankan bahwa insentif atau penghargaan dalam bentuk anggaran tetap perlu diberikan. Dana tersebut, lanjut Agusriansyah, bisa digunakan untuk kebutuhan lain di sektor kesehatan yang tidak bersifat pengganti iuran BPJS, tetapi mendukung kualitas layanan secara umum.
“Kalau bisa anggaran dari provinsi tetap diberikan dengan nilai minimal sama seperti sebelumnya. Biarlah mereka gunakan untuk kegiatan lain yang juga berdampak pada kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi bagian dari dorongan legislatif untuk menciptakan sistem insentif yang adil dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Ia berharap Pemprov Kaltim menyusun mekanisme penghargaan agar semangat mencapai UHC tidak mematikan inisiatif pembiayaan dari daerah.
Agusriansyah juga menyatakan bahwa keberhasilan daerah dalam mencapai UHC harus dilihat sebagai prestasi yang perlu didukung, bukan justru dikurangi alokasinya. Dengan dukungan fiskal yang tepat, daerah mampu mengembangkan inovasi layanan kesehatan tanpa harus terkendala keterbatasan anggaran. (ADV).